Berita

Foto: Dok

Hukum

BPI KPN PA Dan Parfi Ajak Cegah Korupsi Di 22 Provinsi

RABU, 02 AGUSTUS 2017 | 18:12 WIB | LAPORAN:

Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) dan Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Provinsi Jawa Barat, beberapa waktu lalu, menggelar workshop tentang pentingnya peran masyarakat untuk berperan serta dalam mengawasi berbagai kasus korupsi diberbagai daerah di seluruh Indonesia.

Workshop yang digelar di sebuah hotel di Bandung, Jawa Barat, telah menghasilkan beberapa keputusan penting.

"Saya sebagai ketua harian BPI disini adalah motor penggerak organisasi agar BPI bergerak ke masyarakat juga berharap terus didukung oleh para artis dan masyarakat dimanapun berada dalam hal pencegahan korupsi disegala bidang," kata Ketum Parfi, Febryan Aditya.


Pria yang juga menjabat sebagai ketua Karyawan Film Televisi (KFT) tersebut juga menambahkan, workshop yang akan digelar keliling di 22 provinsi ini sangat berguna bagi para anggota dan masyarakat yang berprofesi apa saja termasuk para artis sampai pelaku perfilman.

 "Intinya worskhop ini akan keliling ke banyak propinsi di Indonesia dan dari situlah kami ingin menyampaikan dan memberikan pesan bahwa melalui workshop agar para pelaku perfilman sampai masyarakat bersama-sama mengajak agar tidak korupsi meski bekerja diberbagai profesi termasuk pelaku perfilman," tambah Ferbryan atau akrab disapa bang Ryan.

Sebagai ketum, ia juga mengaku bahwa Parfi dan BPI akan terus mengkampanyekan anti korupsi di segala bidang di seluruh daerah di Indonesia.

"Workshop ini secara bergilir digelar sesuai cabang BPI diseluruh Indonesia dan bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada masyarakat dan para anggota agar bekerja sesuai fungsinya dan tidak teriming-imingi bahkah tersuap bahkan kena tindak pidana korupsi," ujar Ketua Umum BPI, TB Rahmad Sukendar.

Dalam Workshop yang digelar selama dua hari itu juga dihadiri oleh beberapa pejabat seperti Amir Arief (Kasatgas Dit. Dumas KPK), Komjen Pol. Drs. Dwi Priyatno, yang diwakili Muhammad Nasir Djami (Komisi III DPR), H. Dadang Rusdiana (Komisi X DPR) dan Emmy Kurnia (BPK RI Perwakilan Jawa Barat).[wid]


Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya