Keberpihakan pemerintah terhadap nasib petani garam patut dipertanyakan. Pasalnya, pemerintah merespons isu kelangkaan garam dengan memerintahkan impor yang akan dilaksanakan oleh PT Garam.
Ketua Ikatan Sarjana Kelautan Universitas Hasanuddin (ISLA Unhas) Darwis Ismail menjelaskan, garam yang merupakan hasil olahan air laut seharusnya melimpah di Indonesia. Sebab, separuh lebih luas wilayah Indonesia adalah lautan, sehingga sangat mengherankan jika belakangan ini terjadi kelangkaan garam di pasaran.
"Keluhan pengusaha garam olahan karena kekurangan pasokan dan harga yang lebih mahal hanya dalam beberapa hari langsung direspons pemerintah dengan mengeluarkan keputusan untuk melakukan impor. Ini aneh," kata Darwis kepada redaksi, Rabu (2/8).
Menurutnya, sebelum mengeluarkan keputusan impor, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penelusuran dengan kroscek isu kelangkaan garam, serta seberapa besar permasalahan di tingkat petani garam. Bukan langsung diselesaikan dengan solusi impor.
"Cara seperti inilah yang membuat petani garam Indonesia selalu dalam kemiskinan. Seharusnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan membantu petani garam agar bisa memproduksi garam sebesar-besarnya dengan tingkat kualitas sama dengan garam impor yang konon kualitasnya lebih baik dari pada garam lokal," jelas Darwis.
Dia mengatakan, jika Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perdagangan bekerja dan konsen pada nasib petani garam tentu tidak akan bermain-main dengan pemasok garam impor. Apalagi, beberapa waktu lalu kepolisian sudah mengusut kasus penyalahgunaan garam impor yang dijadikan garam konsumsi.
"Kami menyayangkan hal ini dan meminta Presiden Jokowi menegur para menteri yang tidak punya kemampuan membantu petani garam rakyat. Karena tugas kementerian adalah memberikan bimbingan teknis dan bantuan sarana pendukung agar produksi garam rakyat meningkat dan memenuhi mutu yang diinginkan pasar," beber Darwis.
Dia menambahkan, salah satu sentra garam nasional di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan memiliki stok sangat besar untuk memenuhi kebutuhan komsumsi dan industri. Garam di Jeneponto yang melimpah justru membuat petani mengeluh karena stok menumpuk di gudang. Bahkan, garam petani dibeli tengkulak dengan harga rendah hanya berkisar Rp 15.000 per 50 kilogram.
"Ini ironis sekali dan sampai kapan petani garam ini dibiarkan hidup dalam kemiskinan. Di mana pemerintah jika nasib petani garam seperti ini," tegas Darwis.
[wah]
