Modus operandi kejahatan narkoba semakin bervariatif. Korban kejahatan narkoba juga semakin meluas hingga ke penjuru lapisan masyarakat.
Atas alasan itu, maka sangat relevan jika kemudian Kejaksaan Agung bisa segera mengeksekusi hukuman mati jilid 4 kepada terpidana narkoba yang sudah berkekuatan hukum tetap dan telah menggunakan semua sarana perlindungan hukum (termasuk grasi).
Begitu kata pengamat hukum politik dari Universitas Bung Karno Azmi Syahputra kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (2/8).
"Secara yuridis, tidak ada alasan atau hambatan untuk tidak dilaksanakan hukuman mati jilid 4. Tugas peradilan sudah tuntas, saatnya Kejaksaan Agung eksekusi agar tampak kepastian hukum sekaligus sikap dan kewibawaan pemerintah bahwa pemerintah terus melawan dan perang terhadap kegiatan bisnis narkoba," tegasnya.
Menurutnya, bisnis narkoba merupakan salah satu cara model penjajahan baru dan menghancurkan suatu bangsa. Mental generasi bangsa yang potensial akan menjadi rusak akibat peredaran bebas dan konsumsi narkoba .
"Sehingga menjadi tugas pemerintah dalam melindungi segenap tumpah darah warganya. Setiap orang atau kelompok yang menggangu tujuan bangsa Indonesia harus dilawan dan menjadi musuh bersama, dalam hal ini adalah para pebisnis narkoba," urainya.
Azmi menilai, jika melihat kondisi bangsa saat ini, maka pemerintah harus segera mengeksekusi terpidana mati narkoba jilid 4. Terlebih, banyak ditemukan penyelundupan narkoba dari luar negeri hingga berjumlah satu ton di Pantai Anyer.
"Hal ini penting sebagai penegasan sikap negara yang konsisten melawan peredaran narkoba yang semakin masif, serta semakin menunjukkan pemerintah hadir melindungi kepentingan yang lebih luas dari masyarakatnya," pungkasnya.
Adapun sepanjang 2015 hingga 2016, Kejagung telah melaksanakan eksekusi terhadap 18 terpidana mati yang terbagi dalam tiga jilid. Sementara dalam jilid 4, Kejagung mengaku sudah mengantongi sejumlah nama yang akan dieksekusi. Namun eksekusi itu belum juga dilakukan.
[ian]
