Berita

Politik

Relawan Jokowi Laporkan Pejabat Kemenaker Ke KASN

RABU, 02 AGUSTUS 2017 | 06:55 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Relawan Jokowi-JK melaporkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenaker dan sejumlah direktur jenderal ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Selasa (1/8). Pelaporan ini terkait pengambilalihan jaminan sosial TKI oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Dijelaskan Koordinator Koalisi Relawan Bicara Jokowi-JK, Amirullah Hidayat bahwa laporan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti peralihan progam asuransi TKI yang dikelola konsorsium asuransi swasta ke jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, yang mulai berlaku per 1 Agustus 2017.

"Pengambilalihan ini kami nilai melanggar sejumlah regulasi. Kami sudah peringati sebelumnya, namun diabaikan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (1/8).


Amir menyebut bahwa peralihan tersebut melanggar UU 39/2004 tentang Penempatan, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dan UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan regulasi lain.

Ia menjabarkan bahwa pada Pasal 26 ayat 2 huruf E UU 39/2004 disebutkan bahwa TKI telah ikut serta program jaminan sosial dan memiliki polis asuransi. Perlindungan asuransi di sini, disebut Amir hampir sama dengan program jaminan sosial tenaga kerja yang diatur UU.

Menurutnya, pasal yang mengatur program asuransi TKI pada UU 39/2004 tidak sesuai dengan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Ini lantaran pasal tersebut tidak menjelaskan tentang jaminan sosial.

Sementara Kementerian Ketenagakerjaan masih berproses menerbitkan Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial sebagai payung hukum peralihan tersebut.

"Pada Pasal 68 ayat 1, disebut jika pelaksana penempatan wajib menginstruksikan TKI yang berangkat ke luar negeri dalam program asuransi. Jika melanggar, terdapat sanksi pidana penjara 1 hingga 5 tahun dan/atau denda Rp 1 hingga 5 miliar. Artinya, TKI yang mendapat jaminan sosial BPJS, tidak bisa berangkat bekerja karena tidak memiliki program asuransi," jabarnya.

Adapun pelanggaran UU 40/2004 terletak pada Pasal 1 ayat 8 tentang peserta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Dalam pasal itu, urai Amir, disebutkan bahwa peserta jaminan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Tidak adanya penyebutan istilah TKI dalam pasal ini yang kemudian dipersoalkan Relawan Jokowi karena dinilai melanggar.

Atas berbagai alasan di atas, Amir dan anggota sukarelawan awalnya turut melaporkan Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri. Namun karena menteri dianggap bukan aparatur sipil oleh pihak KASN, maka Menteri Hanif batal diturutsertakan dalam laporan.

"Laporan direspon positif. Namun ujung pelaporan dijanjikan hanya meliputi sanksi etik. Lalu mereka (KASN) hanya bisa memberikan rekomendasi, bukan menindak. Kalau penindakan ada instansi lain," ucapnya.

Pihaknya berharap ada sanksi tegas atas kebijakan yang merugikan banyak pihak, khususnya TKI.

"Saya berharap mereka yang dilaporkan bisa dipecat. Supaya menjadi pelajaran, agar aparatur sipil negara ini tak sembarangan mengambil kebijakan. Sehingga ujungnya pelayanan terhadap masyarakat menjadi prima dan lebih baik," pungkasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya