Berita

Politik

Resmi, Arief Poyuono Minta Maaf Ke Megawati Dan Seluruh Kader PDIP

SELASA, 01 AGUSTUS 2017 | 17:59 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan membohongi rakyat sehingga wajar jika disamakan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Ucapan itu menjadi bumerang. Pihak PDIP dan organisasi sayapnya, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), murka dan berencana melaporkan Arief ke polisi.

Arief pun melunak. Ia meminta maaf lewat sepucuk surat yang ditandatanganinya di atas materai Rp 6.000.


Berikut isi surat permohonan maaf yang ia bikin dan beredar di kalangan wartawan:

Hal : Permohonan maaf
Kepada YTH
Ketua Umum PDI-Perjuangan
Dan seluruh kader PDIP di seluruh Indonesia

Dengan hormat

Salam Demokrasi

Bersama ini saya bertanda tangan di bawah ini

Nama    : Arief Poyuono
Jabatan : Wakil Ketua Umum Gerindra


Bersama Ini Terkait Pemberitaan di beberapa di media massa yang menyebutkan pernyataan saya yang mengatakan, WAJAR SAJA KALAU PDIP SERING DISAMAKAN DENGAN PKI KARENA MENIPU RAKYAT “Dengan ini saya mengklarifikasi bahwa saya tidak bermaksud mengatakan bahwa PDIP adalah PKI dan menipu rakyat, dan tidak benar PDIP itu adalah PKI serta menipu. Sebab PDI-Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan berlandasan Pancasila dan bekerja serta memperjuangkan rakyat Indonesia untuk kemakmuran bangsa dan negara".

Karena itu, untuk meluruskan kesalah pahaman, saya Arief Poyuono meminta maaf yang sebesar-besar nya pada Ibu Megawati Soekarnoputri  dan seluruh jajaran kader PDIP yang merupakan sahabat-sahabat saya atas statement saya tersebut di atas.


Atas perhatiannya dan kebersamaan dalam sebuah negara Demokrasi, saya ucapakan terima kasih

Jakarta 1 Agustus 2017



ARIEF POYUONO
WAKIL KETUA UMUM GERINDRA



[ald]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya