Berita

Politik

Resmi, Arief Poyuono Minta Maaf Ke Megawati Dan Seluruh Kader PDIP

SELASA, 01 AGUSTUS 2017 | 17:59 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan membohongi rakyat sehingga wajar jika disamakan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Ucapan itu menjadi bumerang. Pihak PDIP dan organisasi sayapnya, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), murka dan berencana melaporkan Arief ke polisi.

Arief pun melunak. Ia meminta maaf lewat sepucuk surat yang ditandatanganinya di atas materai Rp 6.000.


Berikut isi surat permohonan maaf yang ia bikin dan beredar di kalangan wartawan:

Hal : Permohonan maaf
Kepada YTH
Ketua Umum PDI-Perjuangan
Dan seluruh kader PDIP di seluruh Indonesia

Dengan hormat

Salam Demokrasi

Bersama ini saya bertanda tangan di bawah ini

Nama    : Arief Poyuono
Jabatan : Wakil Ketua Umum Gerindra


Bersama Ini Terkait Pemberitaan di beberapa di media massa yang menyebutkan pernyataan saya yang mengatakan, WAJAR SAJA KALAU PDIP SERING DISAMAKAN DENGAN PKI KARENA MENIPU RAKYAT “Dengan ini saya mengklarifikasi bahwa saya tidak bermaksud mengatakan bahwa PDIP adalah PKI dan menipu rakyat, dan tidak benar PDIP itu adalah PKI serta menipu. Sebab PDI-Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan berlandasan Pancasila dan bekerja serta memperjuangkan rakyat Indonesia untuk kemakmuran bangsa dan negara".

Karena itu, untuk meluruskan kesalah pahaman, saya Arief Poyuono meminta maaf yang sebesar-besar nya pada Ibu Megawati Soekarnoputri  dan seluruh jajaran kader PDIP yang merupakan sahabat-sahabat saya atas statement saya tersebut di atas.


Atas perhatiannya dan kebersamaan dalam sebuah negara Demokrasi, saya ucapakan terima kasih

Jakarta 1 Agustus 2017



ARIEF POYUONO
WAKIL KETUA UMUM GERINDRA



[ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya