Pemerintah harus berlaku hati-hati dalam pengelolaan dana haji. Sebab, dana yang disimpan umat itu untuk menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya, bukanlah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Kalau kita dalam umat Islam, ada data, memang harus digunakan berdasarkan kehati-hatian," tegas Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin dalam Forum Legislasi bertajuk 'Investasi Infrastruktur Bertentangan dengan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji??' di Media Center Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8).
Menurut Ujang, secara Islam, ada beberapa prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola dana haji. Pertama dilihat dari akad saja, para jamaah telah mewakilkan kepada pemerintah untuk menggunakan dananya.
"Akad wakalah Ini problem di kita, karena akad wakalah adanya dua tahun belakangan ini. Tidak dari dulu semenjak dana haji ada. Akad wakalah problem. Apakah nanti dana haji yang sebelumnya sudah diwakilkan kepada pemerintah apa belum. Ini dua tahun akad wakalah berjalan," jelasnya.
Kedua, lanjutnya, terkait konteks penggunaan dana haji untuk infrastruktur seperti yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo. Ia pribadi lebih sepakat jika dana haji digunakan seperti negara Malaysia, untuk infrastruktur yang berkaitan dengan haji.
"Dia punya dana haji, digunakan ketika jamaah hajinya setor, sudah punya slot kuota jamaah VIP atau kouta khusus. Dan di sana memang sudah akad wakalah sejak dulu sejak awal. Jadi memang dibolehkan membangun infrastruktur, penginapan-penginapan dekat Masjidil Haram atau Madinah. Nah jadi inilah keunggulan Malaysia dalam konteks pengelolaan dana haji ini. Indonesia bagaimana," ujarnya.
"Indonesia, semenjak zaman Soekarno, soeharto, Habibie, Mega, Gus Dur sampai SBY, sampai hari ini belum sanggup menyediakan infrastruktur hotel apartemen di sekitar Masjidil Haram sehingga jamaah kita sangat jauh. Beda dengan Malaysia. Malaysia sangat dekat penginapannya dengan Masjidil Haram dan Madinah," lanjutnya.
Oleh karena itu, imbuh pengajar dari Universitas Al-Azhar ini, secara politik, jika Jokowi berhati-hati sesuai prinsip syariah dalam mengelola dana haji dan dipergunakan untuk infrastruktur haji saja, misalkan untuk membangun infrastruktur di Makkah, dan Madinah untuk kemudahan jamaah haji Indonesia, maka itu akan mendekatkan pemerintah dengan umat Islam.
"Umat Islam terpinggirkan selama ini. Selama ini pemerintah dianggap tak peduli dengan mereka. Dianggap pemerintah mengkriminalkan ulama dan sebagainya. Peluang bagus bagi jokowi kalau bisa bangun infrastruktur di Makkah, Madinah. Justru kalau nanti misalkan bisa dilakukan sungguh luar biasa untuk menarik kelompok Islam yang tidak setuju dengan Presiden Kokowi atau pemerintah," ujarnya.
Pengelolaan dana haji seperti dipaparkannya di atas sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
[wid]
