Berita

Foto/Net

Bisnis

Pengusaha Kawasan Industri Ngeluh Harga Tanah Melonjak

SELASA, 01 AGUSTUS 2017 | 09:43 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Himpunan Kawasan Industri (HKI) mencatat masih banyak hambatan dalam mengembang­kan kawasan industri. Salah satunya adalah masalah harga tanah.

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Umum Himpunan Ka­wasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar di sela-sela Bus­sines Forum dan Rakernas XVIII HKI 2017 di Hotel JW Marriott, Surabaya, kemarin. "Untuk pengembangan kawasan industri di Indonesia masih ada beberapa kendala," kata Sanny.

Sanny memaparkan, kendala-kendala yang dihadapi pelaku kawasan industri antara lain; pengadaan infrastruktur, energi kelistrikan dan gas. Kendala lainnya adalah pada dukungan transportasi seperti, pelabuhan, hingga bandara udara, serta dukungan ketersediaan air baku untuk industri.


"Tidak lupa masalah perizinan juga. Perizinan masih ada beberapa kendala seperti izin lingkungan. Juga masalah per­tanahan," ungkapnya.

Selain itu, kata dia, pelaku usaha mengeluhkan soal lon­jakan harga tanah yang sulit dikendalikan. Karena itu, Sanny meminta, pemerintah mem­perhatikan pengendalian harga tanah. Dalam hal tersebut, HKI mendukung konsep bank tanah.

"Bank tanah bisa untuk mengendalikan harga tanah di kawasan industri," lanjutnya.

Pengembangan kawasan in­dustri di sebuah wilayah, tam­bahnya, otomatis akan mencip­takan infrastruktur yang mampu menggerakkan perekonomian wilayah setempat. Dengan de­mikian, pemerataan perekono­mian dan kesejahteraan yang ditargetkan pemerintah akan tercapai.

Dia menambahkan, beberapa anggota HKI mulai menggarap pengembangan kawasan indus­tri di luar Pulau Jawa. "Salah satunya di Jorong, Kalimantan Selatan," ungkap Sanny.

Sanny menjelaskan, saat ini jumlah anggota HKI mengelola 82 kawasan yang tersebar di 39 kabupaten/kota di 16 provinsi. Dari jumlah tersebut, ada 17 kawasan industri di luar Pulau Jawa. Luas kawasan industri to­tal seluas sekitar 74.600 hektar.

"Sekarang persiapan 23 ka­wasan industri, 10 ada di Jawa dan 13 kawasan industri di luar Jawa," ungkapnya.

16 Kawasan Baru

Dirjen Pengembangan Per­wilayahan Industri (PPI) Ke­menterian Perindustrian (Ke­menperin) Imam Haryono mengatakan, ada 16 perusahaan kawasan industri baru telah di rekomendasikan oleh Kemen­perin.

"Ada 16 perusahaan kawasan industri baru yang kami reko­mendasikan dengan total luas sekitar 8.510 hektar," katanya.

Menurutnya, pembangunan kawasan industri di Indonesia akan mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga sam­pai lima tahun ke depan. Hal ini terlihat dari rekomendasi pembangunan kawasan industri baru yang telah dikeluarkan oleh Kemenperin sebagai salah satu persyaratan dalam pengurusan izin prinsip.

Kawasan industri baru tersebut, di antaranya berada di pulau Jawa, yakni Karawang, Bekasi, Majalengka, Tangerang dan Sidoarjo. Sementara itu, yang tersebar di luar Jawa, antara lain kawasan industri di Ketapang, Penajam Paser Utara, Deli Serdang, Simalun­gun, Muaro Jambi, dan Goron­talo Utara. ***

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya