Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) merencanakan aksi mogok di terminal yang dilayani perusahaan pada 3 hingga 10 Agustus 2017.
Beberapa waktu sebelumnya, SP JICT juga menggelar aksi yang sama namun batal setelah berunding dengan pihak manajemen PT JICT.
National Maritime Institute (Namarin) merasa prihatin atas perkembangan yang ada karena dapat mempengaruhi pelayanan terhadap pengguna jasa yang bersandar di terminal yang dioperasikan oleh PT JICT.
Mengingat terminal tersebut merupakan salah satu mata rantai dari kegiatan kepelabuhanan/logistik yang lebih luas, aksi mogok dipastikan akan mengganggu operasional fasilitas terkait.
"Pelabuhan itu milik publik, bukan miliknya SP JICT. Jangan sandera terminal dengan ancaman mogok terus-menerus,†kata Direktur Namarin, Siswanto Rusdi.
Siswanto menilai ancaman mogok sudah menjadi senjata SP JICT dalam memaksakan kehendak mereka. Dan, mereka telah menyandera terminal peti kemas sebagai alat bargaining. Karenanya, pada derajat tertentu, SP JICT sudah melakukan
abuse of power dari hak yang diberikan oleh UU kepada mereka.
SP JICT dinilainya telah kehilangan semua alasan pembenar untuk aksi mogok.
"Semua orang tahu pendapatan pekerja JICT paling tinggi se-Indonesia. Sehingga, keinginan mereka yang meminta perbaikan kesejahteraan melalui bonus terasa menampar harga diri pekerja lain yang masih berkutat memperjuangkan hak normatif mereka. Jadi,
please, SP JICT berhenti membodohi publik dengan aksi mereka yang selalu dibungkus nasionalisme itu. Jangan sampai publik muak dengan mereka," katanya.
Dia meminta SP JICT mengurungkan niat menggelar aksi mogok dan fokus bekerja kelancaran proses bongkar-muat peti kemas di Tanjung Priok.
"Dengan bekerja benar para pekerja JICT akan dinilai publik sebagai manusia yang bersyukur atas kesejahteraan yang telah dinikmati selama ini," pungkas Siswanto.
[wid]
