Pemerintah akhirnya memutuskan mengimpor garam. Langkah ini dilakukan sebagai solusi akhir masalah krisis garam di dalam negeri. Menko Perekonomian Darmin Nasution sebenarnya bingung, masa garam saja harus impor. Tapi kata dia, apa boleh buat. Situasi terlanjur sulit untuk dibenahi.
Situasi yang disebut Darmin "Terlanjur sulit" adalah stok garam konsumsi saat ini sudah sangat berkurang, "Dan harganya di pasaran sudah terlalu tinggi," kata Darmin di sela pembukaan Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indoesia (ISEI), di Pekanbaru, Riau, kemarin. Karena kondisi tersebut, maka cara paling tepat mengatasi adalah impor.
Darmin mengatakan, krisi garam saat ini tentunya akan jadi pelajaran bagi pemerintah untuk membenahi sektor hulu di industri tersebut. "Karena tak elok lah garam saja kita tidak bisa menghasilkannya. Itu berarti kita harus turun ke petaninya," kata bekas gubernur Bank Indonesia ini.
Ia mengatakan pemerintah perlu memperhatikan bagaimana meningkatkan produktivitas garam, mulai dari peningkatan infrastruktur dan pergudangan hingga tingkat petani. "Kalau untuk bekerja, mereka (petani) pasti bisa. Tapi gudangnya bagaimana, itu yang harus diperhatikan," ungkapnya. Darmin bilang, kemungkinan garam akan diimpor dari Australia. Rencananya pemerintah akan mengimpor garam konsumsi sebanyak 226.124 ton.
Sebenarnya, tanda-tanda kelangkaan garam sudah muncul sejak tahun lalu. Masalah cuaca membuat petani garam tak bisa memanen garam dengan segera. Kemarau basah mengganggu produksi garam. Kemarau basah adalah musim kemarau yang masih diselingi hujan. Akibat hujan yang terus turun bahkan hingga pertengahan Agustus tahun lalu, pengolahan areal tambak garam pun molor.
Kondisi ini tak beranjak hingga awal tahun ini dan berimbas pada pasokan. Maret lalu, stok garam di Sumatera habis. Penyebabnya, produsen di Jawa menghentikan pasokan karena bahan baku yang menipis. Faktor lain yang membuat produksi garam anjlok adalah lahan garam berkurang karena abrasi. Di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tiap tahun sekitar 300 hektare lahan garam terkikis abrasi di Pantura Cirebon dari sepanjang bibir pantai 52 kilometer.
Menurut Ketua Asosiasi Petani Garam Kabupaten Cirebon Insyaf Supriadi di daerah Rawaurip dan Pengarengan, lahan garam yang tadinya 7,5 kilometer dari bibir pantai, saat ini sudah berada di 4 kilometer.
"Bahkan ada yang sudah 1,8 kilometer dari bibir pantai," ujarnya. Akibat langka, harga garam pun melonjak fantastis. Dari yang semula Rp 700 ribu menjadi Rp 4 juta per ton.
Krisis garam ini berimbas pada industri lain seperti produksi ikan asin dan kerajinan kulit. Sejumlah pengusaha ikan asin di Pekalongan, Jawa Tengah, misalnya, mengaku memilih menghentikan produksinya karena harga garam yang tinggi dan langka. Begitu juga industri kerajinan kulit di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Krisis garam yang terjadi belakangan ini membuat produksi kerajinan kulit terganggu. Efek domino akibat krisis garam ini juga terjadi pada industri usaha pengolahan garam konsumsi. Mereka bahkan terpaksa merumahkan karyawannya karena tidak adanya bahan baku yang bisa diolah.
Rencana impor garam ini mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia Abdi Suhufan mendesak pemerintah harus berhati-hati dalam menerapkan kebijakan impor garam. Sebelum melakukan impor, pemerintah harus memastikan telah benar-benar menyerap semua produksi petambak garam rakyat. Abdi khawatir impor garam justru memperparah keterpurukan industri garam rakyat. Dia mencontohkan stok milik para petani garam di Jeneponto, Sulawesi Selatan kini justru masih menumpuk tak terbeli. "Mereka heran (dengan rencana impor-red) karena stok garam di gudang mereka banyak dan sudah membatu karena tidak terjual. Hanya sebagian kecil hasil garam dibeli tengkulak," kata Abdi.
Menurut dia, pada saat ini sudah banyak ditemukan tambak garam di Jeneponto yang tidak beroperasi karena pemiliknya menilai rugi bila lahannya digunakan untuk produksi garam. Sebab mereka kerap untung sedikit karena hasil penjualan garam hanya berbeda tipis dengan ongkos produksi.
Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati Romica pun menyampaikan hal serupa. Dia bilang krisis garam ini berpangkal dari tidak terbangunnya basis data informasi prakiraan cuaca yang akurat. Susan mendesak pemerintah segera mencari solusi dengan membangun data kajian prediksi cuaca yang akurat untuk keperluan industri garam. "Jika permasalahan dasarnya tidak cepat diselesaikan (data prediksi cuaca), maka yang dirugikan adalah para petambak garam. Mereka akan terus terpuruk jika kemarau basah terus berkepanjangan," kata Susan.
Dia mencatat, berdasar informasi Pusat Data dan Informasi Kiara, dalam lima tahun terakhir jumlah petani tambak garam di Indonesia menurun drastis, yakni dari 30.668 jiwa pada tahun 2012 menjadi 21.050 jiwa di 2016. Susan menuding kebijakan impor garam berimplikasi besar terhadap penurunan jumlah petani garam di Indonesia selama ini. ***
