Berita

Foto/Net

Nusantara

MAPAN Gelar Panen Raya Padi, Semua Pedagang Beli Gabah Di Atas HPP

MINGGU, 30 JULI 2017 | 19:45 WIB | LAPORAN:

Masyarakat Peduli Pangan (MAPAN) bersama dengan organisasi organisasi petani lainnya seperti Mari Sejahterakan Petani (MSP), menyelenggarkan kegiatan pane raya padi di Indramayu, Jawa Barat, Minggu (30/7). Panen raya ini dilakukan pada hamparan sawah seluas 4.000 ha yang dipusatkan di Desa Pegagan, Kecamatan Losarang.

"Adapun produktivitas padi yang panen ini mencapai 6 hingga 7 ton per ha, di antaranya varietas Mekongga dan Ciherang. Varietas yang banyak diminati petani pun dipanen, seperti MSP 02 dan 13 serta varietas lokal lainnya," demikian kata Ketua MAPAN Indramayu Sutrisno .

Sutrisno menegaskan gabah yang dipanen ini dan semua gabah yang dihasilkan petani di Indramayu dibeli dengan harga yang cukup tinggi yakni di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dibeli oleh semua pelaku usaha atau pengepul. Harga gabah yakni Rp 4.200 hingga Rp 4.800 per kg.


"Harga gabah lumayan tinggi, mudah-mudahan petani untung. Biasa, begitu ada penen para pembeli itu berdatangan ke lokasi, mereka para pedagang beras. Rata rata Rp 4.200 sampai Rp 4.800 per kilogram gabah kering panen. Dan itu di atas HPP," tegasnya.

Kegiatan panen raya diisi juga dengan diskusi obrolan santai guna membahas berbagai persoalan pertanian dari hulu ke hilir. Di antaranya membahas tentang harga beraa yang menguntung petani dan di sisi lain tidak membebani konsumen. Pihak yang hadir yakni dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah daerah.

"Diskusi ini penting mengingat masalah petani itu sangat kompleks, tidak hanya soal harga tetapi maaih banyak masalah2 lain. Seperti di Indramayu saat ini, petani sedang  menghadapi masalah hama. Dan masalah lain seperti yang dihadapi oleh petani Losarang, yang sebagian besar sawahnya adalah tadah hujan. Masalah yang pelik, lahan tadah hujan tentu saja butuh hujan, tetapi jika hujan berkepanjangan bisa terjadi banjir dan menggenangi areal sawah, petani terncam gagal panen. Sebaliknya musim kemarau berkepanjangan sawah sawah pada kering, sudah pasti mebgurangi kapasitas produksi. Pemerintah perlu mencarikan solusi terhadap masalah ini," tutur Sutrisno.

Ketua DPP MSP Bidang Kedaulatan Pangan, Carkaya menambahkan sekitar 17 kecamatan di Indramayu terserang wabah 'wereng' dan virus 'tungo' (klowor). Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap produksi padi yang ditagetkan pemerintah.

"Selain itu juga petani mengalami kerugian. Biasa 1 hektar panen dapat 7 hingga 8 ton, sekarang ini untuk menghasilkan 6 ton saja sudah berat," terangnya.

Menurut Carkaya, fenomena tersebut disebabkan karena meningkatnya intensitas serangan hama wereng. Ini merupakan salah satu penyebabnya adalah lahan yang terus menerus dipacu tanam, tanpa diistirahkan.

"Ini harus menjadi perhatian pemerintah dan pemerintah perlu tinjau ulang program terkait masalah ini," imbuhnya.

Oleh karena itu, Carkaya menenkan agar perlunya lahan diistirahatkan untuk memutus siklus hama, dan itu perlu menjadi pertimbangan pemerintah. Upaya lain yakni, pemerintah juga perlu kembali melaksanakan Sekolah Lapang Pengendali Hama Terpadu (SLPHT) dan Sekolah Lapang Iklim (SL-Iklim) secara masif dan terstruktur. Hal tersebut bertujuan agar petani lebih bijak dalam menggunakan pestisida, dan memahami kondisi iklim lokal agar petani lebih responsif dalam mencegak dah menghadapi hama dan penyakit.

"Untuk itu, negara memang harus hadir ikut mengurusi persoalan pangan terutama beras. Tidak hanya mengurus aspek hulu. Namun hilirnya pun terkait harga juga sangat penting. Ini penting agar bagaimana petani dapat untung sejahtera, pedagang untung, dan konsumen dapat membeli dengan harga yang pantas," pungkasnya. [ian]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya