Berita

Boediono/Net

Bisnis

Boediono: Memahami Ekonomi Tidak Seperti Ilmu Sosial

MINGGU, 30 JULI 2017 | 08:58 WIB | LAPORAN:

Mantan Wakil Presiden Boediono mengatakan, perjalanan suatu bangsa tidak bisa lepas dari aspek ekonomi dan politik.

"Ekonomi dan politik adalah satu mata uang, bahwa apa yang terjadi di bidang politik berkaitan dengan apa yang terjadi di bidang ekonomi," kata dia dalam keterangannya.

Hal itu disampaikan Boediono di depan 250 orang peserta didik Sespimpti Polri ke-26. Tepatnya, saat menggelar bedah buku berjudul "Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah" di Auditorium PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (29/7).


Dalam kegiatan rangkaian pembelajaran program pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-26 TA 2017 itu, Boediono menerangkan, ekonomi tersubordinasi oleh politik secara umum. Termasuk perkembangan ekonomi Indonesia sejak jaman VOC sampai sekarang.

"Bahwa tim ekonomi yang mumpuni yang bisa menerjemahkan situasi politik yang stabil ini menjadi program ekonomi yang berkesinambungan adalah hasil dari 30 tahun kestabilan politik," terangnya.

Kemudian sistem ini, lanjut Boediono, pada akhirnya membuat kesalahan yang akumulatif dan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. "Sistem otoriter resikonya adalah ekonomi stabil tetapi tidak dapat dikoreksi dan meledak pada akhirnya," urainya.

Meski demikian, Boediono berpendapat, pada akhir Orde Baru, politik masih kuat tetapi dipicu oleh krisis finansial.

"Made of democracy world artinya demokrasi yang bermanfaat dan menghasilkan program yang solid dan menghadirkan kemajuan di bidang ekonomi," lanjutnya.

Pemahaman terhadap ekonomi, tutur Boediono, harus dilakukan secara detail tidak seperti mempelajari ilmu sosial.

"Seorang pengelola negara adalah seseorang pengambil keputusan yang tidak ada seorang anggota keluarganya yang menikmati sepeser pun dari hasil pengambil kebijakan itu," demikian Boediono.[wid]


Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya