Politisi PPP: Transaksi Politik Sumber Lesunya Perekonomian Nasional

Kinerja pemerintahan Joko Widodo dinilai masih belum maksimal, terutama di bidang sosial ekonomi dan juga perekonomian nasional.

"Indikatornya, beragam subsidi buat rakyat dicabut dan tingkat pertumbuhan tetap sekitar 5 persen, padahal janji kampanye minimal 8 persen," kata aktivis muda NU yang juga adalah politisi PPP Sudarto dalam dalam Diskusi Politik yang digelar oleh Lingkar Muda Nusantara (Limanu) di Jakarta pekan ini.

Ia menyebut bahwa utang pemerintah saat ini mendapat kecaman dari kelas menengah perkotaan dan bahkan Bank Dunia menyatakan bahwa Indonesia menghadapi masalah serius di mana inflasi tinggi dan daya beli masyarakat turun.

"Pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5 persen. Itu pun ditopang tambahan utang pemerintah lebih 1.000 triliun dalam 2,5 tahun terakhir," sambungnya.

"BPS menekankan, tingkat kemiskinan semakin dalam. Kemiskinan  semakin sulit untuk dientaskan," tambah Sudarto.

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena ada praktik transksaksi politik yang dilakukan Jokowi terhadap partai pendukungnya. Hal itu menyebabkan banyak posisi menteri diisi dengan pihak yang tidak kompeten dan tidak mampu bekerja maksimal mendorong perekonomian negara.

"Hal ini tidak sejalan dengan janji kampanye Jokowi-JK sebelumnya yang menyebut akan memilih para profesional," tandasnya. [mel]