Partai Demokrat meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana penggunaan dana haji untuk pembangunan insfrastruktur.
Hal itu ditegaskan wakil ketua dewan pembina Demokrat, Agus Hermanto di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/7).
"Ini rasanya menurut saya tidak tepat karena memang penggunaan dana haji difokuskan untuk seluruh kegiatan keagamaan," tegas Agus.
Menurutnya, dana calon jamaah haji yang masih mengantre berangkat harus dikembalikan lagi manfaat dari penggunaannya kepada para jamaah haji.
"(penggunaan dana) harus memberikan kenyamanan kepada umat menjalankan ibadah, khususnya haji," ujarnya.
Jika pemerintah memang berkeinginan membangun insfrastruktur, Agus mengusulkan insfrastruktur itu harus berkaitan dengan haji. Salah satu contoh yang dia usulkan adalah pembangunan hotel di dekat Ka'bah.
"Saya membayangkan kalau punya hotel dekat Ka'bah, waduh betapa nikmatnya," demikian Agus.
Belakangan pernyataan anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu yang menyatakan bahwa BPKH siap menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo untuk menginvestasikan dana haji untuk infrastruktur mendapat reaksi negatif.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa'adi meminta agar BPKH berhati-hati dalam menggunakan uang jamaah haji untuk keperluan investasi di bidang infrastruktur.
Dana haji yang dimaksud adalah dana untuk biaya pendaftaran calhaj agar mendapat porsi keberangkatan. Dana ini biasa disebut dengan dana awal Biaya Perjalanan Ibadan Haji (BPIH). Jumlah uang setoran awal jemaah haji sampai dengan tahun 2016 sudah mencapai jumlah Rp 95,2 Triliun.
Dana setoran awal haji selama ini hanya dimanfaatkan untuk mensubsidi biaya pelaksanaan ibadah haji. Itu pun hanya diambil dari nilai manfaat dari hasil investasi di SUKUK atau Surat Berharga Negara Syariah, sehingga meringankan biaya calon jemaah haji pada musim haji tahun berjalan.
[san]
