Berita

Presiden Jokowi/Net

Bisnis

Presiden Malu Urus Perizinan Masih Makan Waktu Tahunan

Sentil Kinerja Birokrasi Daerah
JUMAT, 28 JULI 2017 | 09:07 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Seruan Presiden Jokowi agar pemerintah daerah (pemda) memangkas dan membenahi perizinan belum menunjukkan hasil memuaskan. Proses perizinan masih lambat, makan waktu bulanan sampai tahunan.

Kondisi tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat melakukan rapat koordinasi nasional (rakor­nas) membahas pengendalian inflasi bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowar­dojo dan kepala daerah seluruh Indonesia di Jakarta, kemarin. Jokowi puas dengan kinerja pem­da dalam mengendalikan inflasi, tetapi beliau kecewa berat dalam hal pembenahan perizinan.

Jokowi mengatakan, sejak dilantik, dirinya terus berupaya melakukan berbagai terobosan agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan inflasi terkendali se­cara nasional. Berdasarkan lapo­ran BI inflasi pada 2015 berada pada posisi 3,35 persen, 2016 sebesar 3,02 persen, dan pada kuartal pertama 2017, inflasi be­rada pada kisaran 4 persen.


"Artinya kita sudah mulai masuk ke dalam era inflasi ren­dah. Ini berkat saudara semua (kepala daerah-red) yang tahu betul apa itu fungsi inflasi," ujar Jokowi memuji.

Selain inflasi, Jokowi juga menyampaikan apresiasinya atas capaian pertumbuhan ekonomi. Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Di antara negara-negara anggota G-20, pertumbuhan ekonomi Indone­sia berada pada urutan ketiga, setelah India dan China.

Jokowi puas dengan capaian tersebut. Karena, menurutnya, capaian pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan in­flasi yang terkelola dengan baik, menggambarkan kinerja perekonomian.

Jokowi mewanti-wanti kepala daerah untuk terus berupaya menjaga harga kebutuhan pokok agar daya beli tidak terganggu. "Konsumsi memiliki peranan penting dalam mendorong per­tumbuhan ekonomi nasional. Kita harus jaga agar konsumsi tetap berada pada posisi yang kita inginkan," ajaknya.

Jokowi menyentil kinerja pemda dalam membenahi proses perizinan. Menurutnya, proses perizinan masih lamban, mema­kan waktu bulanan bahkan tahu­nan. Negara malu jika kondisi belum berubah padahal banyak investor mau berinvestasi di Tanah Air. "Perizinan tolong diper­baiki total. Zaman teknologi sudah maju kok ngurus izin masih minggu, bulan, apalagi tahun. Sangat memalukan," tegasnya.

Puji Sulsel

Secara khusus, Jokowi memu­ji kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Dia menilai, Sulsel sebagai daerah yang patut dicontoh dalam per­tumbuhan ekonomi. "Semua daerah bisa mencontoh Sulawesi Selatan yang perekonomiannya di atas 7 persen," ujarnya.

Jokowi menyebutkan pertum­buhan ekonomi Sulsel mencapai 7,4 persen dan pertumbuhan ekonomi kota Makassar menca­pai 7, 9 persen.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo bersyukur daerahnya bisa menjadi contoh bagi yang lain. "Ini hasil dari perbaikan perizinan dan keberhasilan menjadikan Sulsel dengan inflasi terendah di Indonesia," kata Syahrul.

Dia menuturkan, proses per­izinan di Sulsel kini sudah tidak ribet. Dalam hitungan menit, kalau seluruh kelengkapan ter­penuhi, izin usaha bisa langsung keluar. "Atas kemudahan ini, Sulsel dapat penghargaan dari pemerintah Amerika Serikat," ungkapnya bangga.

Sementara dalam menjaga in­flasi, Syahrul mengaku, melaku­kan pemantauan secara intensif dan berkala terhadap sembilan bahan pokok dan kebutuhan pokok penting masyarakat lain­nya seperti obat-obatan. ***

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya