Twitter Jokowi Dibanjiri Keluhan

Ditemukannya 140-an Kartu Indonesia Sehat (KIS) di tepi sun­gai Dusun Rejosari, Blitar, Jawa Timur membuat kaget warga nett. Yang membuat heran netizen, KIS sebagai proyek pe­merintah kenapa diserahkan pada swasta dalam distribusinya. Program pemerintah harusnya pakai jasa PT Pos Indonesia, sebagai BUMN yang menangani layanan antar-kirim barang.

Kabar adanya 140 lebih KIS yang dibuang ke sungai didapat dari warga bernama Kasih Indrawati. Ratusan KIS yang tercecer di sun­gai, kemudian difoto Indrawati dan di-upload ke grup Facebook Info Cegatan Blitar.

Foto jejeran kartu yang disusun rapi beralaskan kotak bekas itu langsung menuai banyak komentar. Saat ditemukan, kartu-kartu pent­ing tersebut diperoleh dari amplop sobek berukuran besar yang isinya berserakan di luar.

Ia mengaku memposting temuan­nya tersebut di Facebook, dengan harapan pihak yang merasa kehilan­gan dapat menemukannya kembali. Namun ternyata masalahnya tidak sesederhana itu.

Pihak Kepolisian mendatangi sun­gai yang menjadi tempat penemuan 148 Kartu Indonesia Sehat (KIS) warga Surabaya. Kapolres Blitar AKBP Slamet Waluyo menduga KIS tersebut sengaja dibuang oleh perusahaan jasa pengiriman, yang kemudian diketahui adalah JNE.

Dugaan itu muncul, jelas Kapolres, karena kondisi kartu sebagian besar masih di dalam amplop dan jarak penemuan pertama dan berikutnya hanya radius 200 meter. Ada dua tindak pidana yang diduga dilakukan oknum jasa pengiriman tersebut.

"Pertama penyidikan kasus pemalsuan data pendistribusian KIS, dan kedua penyidikan untuk kasus membuang kartu-kartu tersebut ke sungai," jelas Kapolres.

Kabar ini tentu saja membuat geram para penggiat twitter Tanah Air. Twips-sapaan pengguna Twitter mengaku prihatin dan geram dengan pelaku pembuangan KIS tersebut.

"Warga yang kurang mampu se­lalu berharap dapat KIS, tapi haknya yang harus didapat dibuang begitu saja oleh orang yang tidak bertang­gungjawab," cuit @andianzi1.

"Gimana ini pak @jokowi coba dicheck siapa dalanginya, yang ga punya saja ingin punya yang udah ada dibuang @kartu indonesia sehat," tanya @Irene74531835 me-mention akun twitter Presiden Jokowi.

Sementara akun @BidakBopeng mengetweet ada suami istri yang ribut lantaran kartu KIS yang di­tunggu-tunggu tak kunjung datang. "Suami istri ini ribut gegara kartu KIS, 2 tahun ditunggu, ternyata kartu dibuang di Blitar. Pak @ jokowi kemana?," timpalnya.

Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, selaku penang­gungjawab proyek KIS menyalah­kan pihak JNE. Sebab untuk distri­busi KIS di wilayah tersebut, BPJS memakai jasa JNE untuk pengiriman fisik kartu.

"Sudah kami cek, bahwa yang dari daftar nama-nama yang (kartu JKN-KIS) ditemukan di Blitar, masuk da­lam daftar delivery JNE," kata Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Jawa Timur Handaryo.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat meminta JNE bertang­gung jawab terhadap oknum kurir yang diduga menyalahi prosedur pengiriman KIS tersebut. "Kami minta tanggung jawab JNE sep­erti antisipasi tindakan tersebut, dan melakukan evaluasi tidak terulang lagi," kata Nopi.

Akun @wisdomandintegrity jus­tru mengkritik BPJS Kesehatan yang memakai jasa JNE untuk program strategis pemerintah. "Lah kenapa pakai jne. Pos indonesia kemana? Ini sih kelalaian bpjs," kritiknya.

"Main buang aje...., lagian knp tdk pakai kantor pos ?.." kicau akun @om_don

"BPJS juga bloon knp dekumen negara pake kurir swasta Dan perintah punya POS INDONESIA...kpk per­iksa pejabat BPJS pasti ada permainan harga," timpal akun @dedesuara.

"Pakai jasa dari bumn dong.... ada kantor pos, jasa pos lebih baik....," kicau akun @ktriardi. “Benar. Pake pos aja...milik pemerintah,” timpal akun @parwathadjanggo.

"Dalam kota mending pake gojek/ grab untuk kirim paket, lebih cepat dan bisa langsung di track. Luar kota sekarang J & T pelayanannya memuaskan. Kalau nggak ada J & T, mending pilih Pos deh..," usul akun @cherbonze1.

Akun @ojan21 meminta pemer­intah untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran, agar ke depan lebih memilih POS Indonesia seba­gai pengirimnya. Sebab biasanya usaha pengiriman swasta menang­nya di kota, tapi kewalahan ketika mengirim ke alamat-alamat di desa. Sementara POS Indonesia kata dia bagaikan BRI atau Polsek yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Lain kali pake pos Indonesia aja. Lebih detil dan tau daerahnya, kalau JNE menangnya di kota besar saja kalau udah ke desa, cabang kecil dan kurir suka tidak amanah makanya nggak jarang JNE cabang kota kecil suruh sendiri ambil barangnya ke loket via telpon/ sms," tulisnya.

Beda lagi di kolom komentar media online. Sebagian besar ko­mentator langsung blak-blakan menghakimi perusahaan jasa kurir yang bertanggung jawab mengirim JKN-KIS tersebut. "JNE berpolitik tuh," tuding akun @iwan2121.

"Wah dokumen negara ini, pro­gram unggulan Jokowi pula, jangan-jangan kurir nya ikutan politik praktis nih, wkwkwk," timpal @ aris_ramadhan, senada.

"Jadi curiga nih sama JNE. JNE ada niat menghambat program pe­merintah. Soal nya yang di buang kartu KIS," curiga akun @poni­manmiredjo.

Akun @indrafuu tampak mak­lum dengan layanan JNE yang sedemikian rupa, namun tidak menyangkut-pautkannya dengan persoalan politik. Sebab kejadian yang kurang lebih sama sudah sering terjadi. Hanya saja menurutnya, kali ini lebih parah.

"JNE sering males antar kiriman, alasan alamat gak jelas lah, disu­ruh ambil sendiri. ini lebih parah, dibuang, hadeeh," keluhnya.

Seperti curhat akum @jhonyo­mega1982. "JNE pernah kejadian menimpa saya gak sampai eh di chek ternyata udah diterima. Tapi gak tau siapa yang terima dan nama yang terima gak ada di sekitar alamat kita kok bisa ya, JNE sudah banyak masalah cabut saja izinnya," usul dia.  ***