Akademisi Dorong Regulasi Perlindungan Mangrove Di Kalsel

Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan membuat peraturan khusus tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Dalam momentum peringatan Hari Mangrove Internasional 26 Juli.

Akademisi kelautan ULM Nursalam mengatakan, untuk skala nasional regulasi tentang ekosistem mangrove telah ada. Namun, secara khusus untuk wilayah Kalsel belum ada. Dia menilai, salah satu akar penyebab kerusakan hutan mangrove di Kalsel akibat belum adanya regulasi khusus yang mengatur.

Menurutnya, kerusakan hutan mangrove di pesisir Kalsel sudah sangat memprihatinkan. Banyaknya masalah yang timbul akibat tidak ada satu aturan yang tegas kawasan mana yang dapat dimanfaatkan dan yang tidak.

"Untuk menyelamatkan hutan mangrove di Kalimantan Selatan sangat perlu ada suatu peraturan khusus tentang pembagian kawasan hutan lindung manggrove, hutan produksi, dan hutan areal penggunaan lain. Sementara untuk perda mengenai ekosistem terumbu karang sudah ada," jelas Nursalam kepada redaksi (Kamis, 27/7).

Sekertaris DPW Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia Kalsel tersebut mengungkapkan, regulasi khusus sudah sangat mendesak, mengingat tekanan terhadap ekosistem mangrove semakin besar. Selain itu, perlu program penanganan yang berkelanjutan.

"Secara umum telah terjadi kerusakan mangrove di hampir seluruh daerah pesisir. Walaupun ada daerah yang mengalami peningkatan tutupan. Jangan sampai ekosistem mangrove mengalami kerusakan yang parah baru dilindungi," ujar Nursalam.

Diharapkan, regulasi berupa perda memiliki kekuatan untuk menjaga dan menindak berupa pemberian sanksi bagi oknum yang melakukan pengrusakan.

Nursalam menambahkan, semua stakeholder harus bersama-sama menjaga kelestarian ekosistem mangrove di Kalsel agar fungsi ekologis, sosial dan ekonomi masih bisa dirasakan masyarakat. [wah]