Berita

Foto/Net

Bisnis

Bukan Ributin Berapa Banyak Nol, Rakyat Maunya Segera Sejahtera

Setelah Pindah Ibu Kota, Muncul Redenominasi Rupiah
KAMIS, 27 JULI 2017 | 09:04 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Sejak tahun 2010, wacana redenominasi rupiah selalu menim­bukan pro-kontra. Sekarang pun sama. Bahkan tambah pelik, karena wacana redenominasi dimunculkan saat uang rupiah baru saja dicetak. Mubazir, ongkos uang cetaknya.

Seperti diketahui, pemerintah mulai kembali mewacanakan untuk memberlakukan kebijakan redenom­inasi. Bahkan kebijakan yang akan memangkas angka nol ini kembali didorong pemerintah agar tahun ini mulai dibahas dengan DPR.

Adalah Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo yang akan men­gajukan RUU Redemonasi ke DPR. Menurut Agus, RUU Redenominasi rupiah berisikan 18 pasal. Untuk proses implementasinya akan me­makan waktu hingga tujuh tahun.


"Dua tahun adalah persiapan, 2020-2024 adalah masa transmisi, dan kemudian ada tahap phase out," ujarnya.

Untuk pembahasan nanti, pemer­intah akan membentuk tim yang terdiri dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Sekretariat Negara.

Pada tahun lalu, 2016, Kemenkeu mengaku sudah mengusulkan RUU Redenominasi ke DPR. Namun, karena terdapat pembahasan RUU lainnya terkait sektor keuangan yang lebih prioritas, RUU Redenominasi tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

DPR, melalui sejumlah focus group discussion yang digelar BI, kata Agus, tampak mendukung re­denominasi sebagai prioritas yang dibutuhkan Indonesia saat ini.

Lalu bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati? Pendapatnya sama, ia mendukung rede­nominasi rupiah masuk dalam Prolegnas tahun ini. "APBN sudah dianggap memiliki kredibilitas dan realistis seh­ingga kita bisa mendapatkan investment grade," kata Menteri Sri.

Ada tiga nol yang akan dihilan­gkan dari masing-masih nilai uang rupiah. Contohnya dari nilai uang Rp 1.000 menjadi Rp 1, dan seterusnya. Lalu apa manfaatnya?

Kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, tujuan rede­nominasi untuk menciptakan efisiensi dalam perekonomian. Salah satu pihak yang paling merasakan dampak dari efisiensi itu adalah perbankan, yang menangani transaksi menggunakan mata uang rupiah setiap hari.

"Coba lihat di bank itu angka ber­deret-deret, berarti berapa megabyte perlu ditambah untuk menampung angkanya di dalam IT-nya perbankan, begitu juga transaksi yang lain," kata Darmin di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (24/7).

Netizen yang mejeng di kaskus pro-kontra menyikapi rencana pe­mangkasan jumlah nol di uang rupiah. Yang kontra menilai wacana itu adalah proyek mubazir. "Sayang tuh, duit baru aja nyetak," sentil akun farthard.ngebas.

"Bener om. Jangan hanya demi kepentingan orang-orang akuntansi yang katanya ribet masukin angka 0.. Tapi kepentingan rakyat jadi taruhan. Lagian tar butuh triliunan duit untuk pencetakan uang baru. Terus sosialisasi dll... Duitnya dari mana?? Ngutang lagi," kritik akun ademinkaskus.

"Pemindah Ibu Kota belum sele­sai sudah mau Redominasi napsu amat," cibir akun isobann.

Sementara akun luckybsd kha­watir jika redenominasi terjadi akan berdampak pada terjadinya inflasi. "Bodoh. Nanti dalam be­berapa tahun kemudian angka 0 nya mulai bermunculan kembali. Efek inflasinya bakal lebih parah. Ini per­mainan psikologi. Jangan biarkan redominasi terjadi," ajaknya.

Senada dengan kaskuser yang kontra dengan redenominasi ru­piah, bekas Menteri Koordinator Perekonomian, Rizal Ramli ber­pendapat redenominasi rupiah be­lum prioritas. Apalagi di tengah situasi ekonomi seperti saat ini.

Pasalnya, redenominasi membu­tuhkan biaya yang besar untuk cetak uang baru dan sebagainya. Jauh hari sebelumnya, ia juga tidak sungkan menyatakan wacana redenomi­nasi sebagai proyek-proyekan Bank Indonesia. Sebab, hitungan Rizal manfaat redenominasi sangat kecil, namun membutuhkan biaya yang sangat besar untuk mencetak uang baru, sosialisasi dan lainnya.

"Dari pada mroyek, mending buat kebijakan moneter yang efektif," ujar Rizal di Bandung, beberapa waktu lalu.

Rizal menyarankan tim ekonomi Jokowi fokus menggenjot sektor riil guna mempercepat roda perekonomian nasional. "Fokus genjot sektor riil, ekspor dan lapangan kerja," tulis Rizal melalui akun twitternya @RamliRizal.

Selain pro-kontra, sejumlah war­ganet di Twitter juga tampak was-was dengan redenominasi. Akun @kakalebot menanyakan apakah penyederhanaan nominal rupiah akan berpengaruh pada investasi.

"Mau tanya dong menghadapi redenominasi rupiah apakah ber­pengaruh dengan investasi logam mulia? Lebih baik simpan dalam bentuk property/LM?," tanya dia.

"Redenominasi akan menimbul­kan kebanggaan ketika Mata uang rupiah diberikan sebagai souvenir kepada penduduk negara lain, kar­ena efek nilai jualnya," dukung @ lorosai_baucau.

"Redenominasi itu enaknya pas ngitung uang yang gede. Yang tadinya 1 kuadriliun jadi 1 trilyun," ulas @60far60pay.

"Tapi Mbah kalau redenomi­nasi jadi dilakukan pasti ada yang sangat kecewa yaitu Marga Pasaribu di Tapanuli akan menjadi Marga Pasar Satu," canda akun @ MbahUyok. ***

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya