Berita

Muhammadiyah/Net

Politik

Muhammadiyah Desak Pemerintah Prakarsai Perdamaian Israel-Palestina

RABU, 26 JULI 2017 | 08:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada korban kekerasan yang terjadi di Palestina.

Selain itu, Muhammadiyah juga mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penguasa dan tentara zionis Israel itu terhadap warga sipil Palestina yang tidak berdosa.

"Membunuh manusia yang tidak berdaya adalah perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan, kejahatan yang sama nilainya dengan membunuh seluruh umat manusia, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM)dan Hak-hak Masyarakat Sipil yang dilindungi oleh hukum internasional," tulis pernyataan sikap resmi PP Muhammadiyah itu, Rabu (26/7).


Selain itu, Muhammadiyah mendesak Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan Liga Arab untuk segera melakukan sidang khusus membahas langkah-langkah penyelesaian kekerasan di Palestina. Sementara kepada pihak yang bertikai, PP Muhammadiyah menyerukan untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan segala bentuk konfrontasi.

"Apabila dipandang telah melakukan pelanggaran dan kesepakatan damai, PBB dapat memberikan sanksi kepada Pemerintah Zionis Israel," sambung pernyataan itu.

Sementara kepada Pemerintah Republik Indonesia, PP Muhammadiyah mengimbau untuk mengambil prakarsa dan langkah-langkah diplomatik untuk menyelesaikan masalah Palestina secara komprehensif.

"Dengan kekuatan diplomatiknya Pemerintah Indonesia dapat mengangkat kembali alternatif two-states solution sebagai bagian dari road-map perdamaian Israel-Palestina," lanjut pernyataan yang ditandatangani Ketua PP Muhammadiyah Bahtiar Effendy dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Moe’ti itu.

Lebih lanjut, Muhammadiyah menyerukan kepada umat beragama, khususnya umat Islam, untuk menggalang solidaritas politik, kemanusiaan, dan dukungan spiritual bagi perjuangan rakyat Palestina.  Terlebih, semua agama secara gamblang mengajarkan kepada pemeluknya untuk membela kaum yang tertindas dan terdzalimi.

"Walaupun nuansa keagamaannya sangat kuat, konflik Israel-Palestina bukanlah merupakan konflik agama dan antar agama, tetapi lebih merupakan konflik politik. Karena itu, dalam memberikan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina hendaknya lebih mengedepankan aksi-aksi solidaritas moral, spiritual, kemanusiaan, dan politik dengan menghindari aksi yang anarkistis," tutup pernyataan itu. [ian]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya