Berita

Muhammadiyah/Net

Politik

Muhammadiyah Desak Pemerintah Prakarsai Perdamaian Israel-Palestina

RABU, 26 JULI 2017 | 08:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada korban kekerasan yang terjadi di Palestina.

Selain itu, Muhammadiyah juga mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penguasa dan tentara zionis Israel itu terhadap warga sipil Palestina yang tidak berdosa.

"Membunuh manusia yang tidak berdaya adalah perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan, kejahatan yang sama nilainya dengan membunuh seluruh umat manusia, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM)dan Hak-hak Masyarakat Sipil yang dilindungi oleh hukum internasional," tulis pernyataan sikap resmi PP Muhammadiyah itu, Rabu (26/7).


Selain itu, Muhammadiyah mendesak Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan Liga Arab untuk segera melakukan sidang khusus membahas langkah-langkah penyelesaian kekerasan di Palestina. Sementara kepada pihak yang bertikai, PP Muhammadiyah menyerukan untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan segala bentuk konfrontasi.

"Apabila dipandang telah melakukan pelanggaran dan kesepakatan damai, PBB dapat memberikan sanksi kepada Pemerintah Zionis Israel," sambung pernyataan itu.

Sementara kepada Pemerintah Republik Indonesia, PP Muhammadiyah mengimbau untuk mengambil prakarsa dan langkah-langkah diplomatik untuk menyelesaikan masalah Palestina secara komprehensif.

"Dengan kekuatan diplomatiknya Pemerintah Indonesia dapat mengangkat kembali alternatif two-states solution sebagai bagian dari road-map perdamaian Israel-Palestina," lanjut pernyataan yang ditandatangani Ketua PP Muhammadiyah Bahtiar Effendy dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Moe’ti itu.

Lebih lanjut, Muhammadiyah menyerukan kepada umat beragama, khususnya umat Islam, untuk menggalang solidaritas politik, kemanusiaan, dan dukungan spiritual bagi perjuangan rakyat Palestina.  Terlebih, semua agama secara gamblang mengajarkan kepada pemeluknya untuk membela kaum yang tertindas dan terdzalimi.

"Walaupun nuansa keagamaannya sangat kuat, konflik Israel-Palestina bukanlah merupakan konflik agama dan antar agama, tetapi lebih merupakan konflik politik. Karena itu, dalam memberikan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina hendaknya lebih mengedepankan aksi-aksi solidaritas moral, spiritual, kemanusiaan, dan politik dengan menghindari aksi yang anarkistis," tutup pernyataan itu. [ian]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Ironi, Kasat Narkoba Polres Kukar Ditangkap Kasus Narkoba

Jumat, 15 Mei 2026 | 22:14

SOKSI Bangkitkan Program P2KB, Perkuat Kaderisasi dan Konsolidasi Golkar

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:55

Konsultasi Bilateral di Moskow, RI-Rusia Soroti Konflik Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:50

Proyek Coretax DJP Digugat Buntut Aroma Monopoli

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:47

Masalah Etik dan Suap, Menteri PU Panggil Pulang ASN dari Luar Negeri

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:33

Ini Tips Menghitung Komponen Pembayaran Listrik

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:02

Nakba dan Perubahan Politik Regional di Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:57

Mantan Kepala Bakamla Ingatkan Kesiapan Finansial Negara Memodernisasi Alutsista

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:37

Menko Airlangga Bertemu PM Belarus, Ini yang Dibahas

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:36

Pakar: Ibu Kota Negara RI di Jakarta Konstitusional

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:09

Selengkapnya