Presiden Joko Widodo harus menegur keras Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam kasus penggrebekan gudang beras milik PT Indo Beras Unggul (IBU).
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Drajad Wibowo menilai bahwa apa yang dilakukan PT IBU bukan meerupakan kecurangan dalam memproduksi beras.
"Setelah mempelajari apa yang mereka lakukan, saya harus katakan bahwa bisnis mereka itu merupakan sebuah inovasi tata niaga pertanian yang brilian," jelasnya.
Drajad kemudian menguraikan bahwa orang yang pernah belajar ekonomi pertanian atau agribisnis akan paham mengenai tata niaga pertanian yang sering menjadi salah satu titik paling lemah dalam pembangunan pertanian. Bahkan, sering memberi kontribusi negatif terhadap kesejahteraan petani.
Dalam tata niaga pertanian, sering kali petani harus membayar input tani yang terlalu mahal atau menerima harga jual hasil tani yang terlalu murah. Akibatnya, rumus taninya atau bahasa statistiknya Indeks Nilai Tukar Petani cenderung jelek bagi petani.
"Banyak penyebabnya. Antara lain karena rantai tata niaga yang terlalu panjang, pemain tata niaga yang eksploitatif terhadap petani dan sebagainya," urai Drajad.
PT IBU, lanjutnya, memang hanya perusahaan hilir beras yang mencari keuntungan. Namun begitu, mereka berhasil melakukan inovasi tata niaga, yang hasilnya mereka sanggup membeli dengan harga yang lebih mahal dari petani.
"Dan yang lebih saya kagumi, mereka sanggup menjual dengan harga yang lebih mahal kepada konsumen. Artinya, mereka mampu menciptakan permintaan dan sekaligus marjin yang cukup besar sebagai imbalan bagi inovasinya. Petani juga diuntungkan, meskipun saya yakin PT IBU lebih diuntungkan dibanding petani," kata Drajad.
Menurut politisi senior PAN tersebut, perusahaan inovator seperti PT IBU seharusnya diberi penghargaan oleh pemerintah. Bukan malah dihukum.
"Apalagi dengan tuduhan-tuduhan yang membuat alumnus pertanian seperti saya bertanya-tanya, Pak Mentan dan Pak Kapolri ini paham pertanian tidak ya?," sambung Drajad.
"Bapak Presiden yang terhormat, kisruh beras ini membuat pemerintahan bapak jadi terlihat anti petani dan anti perusahaan pertanian," sindirnya.
[ian]
