Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) tak bisa menjawab secara detail pengalokasian utang pemerintah.
Hal itu mengemuka saat SMI dicecar pertanyaan oleh Anggota Komisi XI Haerul Saleh saat rapat kerja terkait penyampaian pendapat akhir mini fraksi dan mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/7) malam.
Haerul meminta agar pemrintah lebih terbuka mengenai utang yang terus bertambah dan semakin meresahkan masyarakat. Politisi Gerindra itu pun meminta agar parlemen diberikan data sumber utang dan pengalokasiannya.
"Utang tidak efektif dan tidak memberi dampak positif pada ekonomi Indonesia utamanya penciptaan lapangan kerja. Kami meminta agar kita diberikan data tentang utang yang masuk pada negara kita dan pengalokasiannya pada siapa saja. Agar kita bisa jelaskan keresahan-keresahan di masyarakat," jelas Haerul.
Menaggapi hal itu, SMI awalnya menjelaskan jika utang pemerintah merupakan utang dalam bentuk defisit finance atau utang yang dilakukan untuk menutupi defisit anggaran. SMI menambahkan sebagian besar utang yang diperoleh yakni melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) baik syariah maupun konvensional.
Utang tersebut pun kata SMI langsung masuk ke kas negara seperti layaknya penerimaan pajak, atau dengan kata lain menjadi satu dengan penerimaan pajak. Adapun bentuk utang melalui SBN berbeda dengan utang multilateral atau bilateral yang langsung bisa diidentifikasi langsung untuk proyek pembangunan infrastruktur tertentu.
"Sebetulnya, uang utang dan uang pajak berkumpul jadi satu di dalam kas negara, tapi saya enggak bisa identifikasi apakah ini uang utang atau uang pajak. kemudian kita belanjakan ke pemda pemerintah pusat. Jadi enggak bisa katakan utang USD1 perginya ke mana? Kalau pinjam untuk protek pada ADB misalnya untuk irigasi jadi kita tahu langsung," kilah SMI.
Namun demikian, SMI berkilah jika dirinya bisa mengetahui secara persis berapa jumlah surat berharga negara yang diterbitkan. Tak hanya itu, SMI mengaku bisa memberikan data soal tanggal SBN diterbitkan berikut suku bunganya dan tanggal jatuh temponya.
[san]
