Berita

Kesehatan

Menko PMK Dorong Integrasi Program Tangani Penyakit Stunting

SELASA, 25 JULI 2017 | 00:16 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Penyakit stunting dan kekurangan gizi pada anak mendapat perhatian khusus dari pemerintahan.

Bahkan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani terus mendorong dilakukannya percepatan program penanganan penyakit stunting dan kurang gizi pada anak dengan cara keroyokan antar kementerian dan lembaga secara sinergis.

"Semua kementerian dan lembaga harus bergerak bersama-sama mengatasi masalah penyakit stunting. Dengan inilah perlu kita koordinasikan agar intervensi progran yang dijalankan lebih efektif dan maksimal dalam menangani stunting," ujar Puan usai Rakor Tingkat Menteri (RTM) tentang Stunting di Kantor Kemenko PMK, Jakarta (Senin, 24/7).


Rakor ini dihadiri Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, serta para pejabat dari Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan daerah tertinggal, BKKBN serta KSP dan PNP2K.


Puan menjelaskan, dalam target RPJMN hingga 2019 akan diupayakan agar persentase penyakit stunting bisa ditekan terus hingga mendekati batas minimal yang ditetapkan WHO sebesar 20 persen dari jumlah bayi di sebuah negara. Ada pun pada 2016 angka stunting Indonesia sudah turun dari sebelumnya 32,9 persen pada 2015 menjadi 27,5 persen pada 2016.

"Makanya dibutuhkan percepatan program yang terkoordinasikan. Tidak parsial dan sendiri-sendiri. Bukan hanya Kementerian Kesehatan saja tapi juga kementerian lain seperti Kementerian Desa, Kementerian PU, BKKBN dan seterusnya," imbuh Puan.


Lebih jauh Puan mengatakan bahwa stunting juga bukan hanya faktor kekurangan gizi saja. Namun ada juga faktor sanitasi lingkungan, ketersediaan air bersih, termasuk masalah pelayanan-pelayanan kesehatan di sebuah wilayah. Karena itulah, maka koordinasi dan intervensi dari semua kementerian lembaga harus dilakukan secara terkoordinasi.

Puan menambahkan, sejauh ini sudah ada  pemetaan tentang daerah-daerah mana saja yang akan menjadi prioritas penanganan stunting tahun 2017. Ada sekitar 50-60 kabupaten yang akan diintervensi tahun 2017 kemudian tahun 2018 naik lagi menjadi sekitar 150 kabupaten/kota.

"Kita juga ada empat kabupaten/kota yang jadi pilot project dalam menangani stunting ini. Yakni Kulonprogo, Klaten, Banggai, dan Lombok Barat. Di empat kabupaten ini komitmen kepala daerahnya sangat bagus," jelas Puan. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya