Berita

Adhyaksa Dault/Kwarnas Pramuka

Olahraga

Dana Pramuka Cair Tunggu Klarifikasi Adhyaksa Dukung HTI

SENIN, 24 JULI 2017 | 18:29 WIB | LAPORAN:

Kementerian Pemuda dan Olahraga masih menunggu klarifikasi Ketua Kwartir Nasional Pramuka, Adhyaksa Dault terkait pernyataannya di sebuah acara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pernyataan Adhyaksa itu telah diunggah dalam bentuk video di media sosial Youtube.

Menpora Imam Nahrawi menyebut, anggaran Pramuka sebesar Rp 10 miliar tidak akan cair sampai ada klarifikasi atas pernyataan Adhyaksa yang dipandang mendukung khilafah dan mendukung HTI itu.


"Pernyataan mendukung khilafah, HTI. Tidak mungkin memberikan fasilitas sebelum ada klarifikasi lebih lanjut," kata Menpora  di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/7).

Ia akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto untuk meminta klarifikasi Adhyaksa mengenai HTI.

"Prinsipnya kami tidak boleh mengorbankan Pramuka secara kelembagaan," Imam menegaskan.

Apalagi, lanjut Imam, dalam waktu dekat ini Pramuka ada hajatan besar, yakni penyelenggaraan Raimuna Nasional pada 14 Agustus 2017.

Adhyaksa sendiri pernah menepis bahwa dirinya mendukung sistem khilafah dan anti-Pancasila. Ia mengatakan, kehadirannya di acara HTI pada 2013 lalu untuk memenuhi undangan, bukan sebagai anggota atau simpatisan HTI.

"Saya tegaskan, kalau saya dituduh anti-Pancasila naif bagi saya," kata Adhyaksa dalam akun Youtube miliknya.[wid] 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya