Berita

Fadli Zon/Net

Politik

Fadli Zon: Survei GWP Tidak Pantas Dibangga-banggakan

SENIN, 24 JULI 2017 | 14:24 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Hasil survei Gallup World Poll (GWP) dalam hal kepercayaan publik yang menempatkan Indonesia diperingkat pertama, tidak ada korelasinya dengan penilaian publik atas kinerja pemerintah dan tidak diperuntukkan untuk mengukur persepsi kinerja publik.

Begitu kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam akun Twitter @fadlizon, Senin (24/7).

"Survei tersebut punya keterbatasan secara metodologis, karena survei hanya berdasarkan pertanyaan tunggal ‘Apakah anda percaya pada pemerintah nasional?'," jelasnya.


Menurut Fadli, sentimen nasionalisme orang Indonesia sangat tinggi, ketika pertanyaan yang disodori hanya menyediakan opsi jawabannya ‘ya’ dan ‘tidak’. Mayoritas masyarakat dipastikan akan menjawab ‘ya'.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai, jika survei ini digunakan sebatas untuk memotivasi dan menyemangati kerja aparat pemerintahan, maka survei layak untuk dipublikasikan sedemikian rupa. Tapi jika survei itu dianggap mewakili penilaian publik atas kinerja pemerintah, survei itu tentu bukan patokan akurat.

"Maka survei tak pantas dibangga-banggakan secara berlebih di depan publik. Padahal pada bulan Mei lalu, survei yang dilakukan oleh lembaga lain menyebutkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah Jokowi-JK terus turun. Terutama dalam empat bidang, yaitu politik dan keamanan, hukum, ekonomi, serta kesejahteraan sosial," jelasnya.

Hasil survei yang mengevaluasi kinerja pemerintahan semestinya dijadikan pegangan pemerintah untuk memperbaiki kinerja. Apalagi, lanjutnya, baru kemarin BPS mengumumkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan Indonesia kini semakin parah.

"Jadi hasil survei Gallup World Poll (GWP) tak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, jangan menipu rakyat," pungkasnya. [ian]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya