Kejaksaan Agung minta Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan segera mengeksekusi aset Yayasan Supersemar. Pasalnya, kejaksaan sudah membayar bea administrasi untuk eksekusi itu.
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung M Rum mengatakan, kejaksaan sudah memenuhi kewajiban membayar bea administrasi terkait eksekusi Yayasan Supersemar.
"Sudah selesai administrasÂinya, tinggal menunggu langkah dari pengadilan," katanya.
Hanya saja, dia mengaku belum memperoleh kabar alias kepastian tentang waktu pelaksanÂaan eksekusi. Dia memintaagar hal itu ditanyakan ke pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Menyambung keterangan tersebut, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) Kejagung, Bambang Setyo Wahyudi menandaskan, jajarannya sudah melayangkan surat kepada PN Jakarta Selatan. Surat permohonan pelaksanaan eksekusi itu dikirim menyusul dipenuhinya kewajiban jaksa membayar bea administrasi sebesar Rp 48 juta.
Dikemukakan, bea adminisÂtrasi dibayarkan untuk keperluan ekaekusi, seperti pengamanan dan bea penyegelan.
Diminta menjelaskan, daftarinventarisir aset apa saja yang akan disita, ia menolak memberikan keterangan spesifik. "Kita meminta pengadilan segera meÂmenuhi kewajiban eksekusi seÂsuai dengan putusan Peninjauan Kembali atau PKdari MA," sergahnya.
Menanggapi desakan kejakÂsaan tersebut, Kepala Humas PN Jakarta Selatan, Made Sutrisna menyatakan, pihaknya tengah menginventarisir data aset yang akan disita.
"Ketua PN Jakarta Selatan dan jajaran pengadilan sedang memÂpelajari putusan kasasi terkait perintah eksekusi aset Yayasan Supersemar," ucapnya.
Ia meyakinkan pengadilan mampu mengemban tugas ekÂsekusi secara profesional. Hanya saja, bebernya, pelaksanaan eksekusi tersebut perlu dilaksanaÂkan secara matang.
Kalaupun eksekusi aset Yayasan Supersemar belum terlaksana, lanjutnya, hal itu terjadilantaran Kepala PN Jakarta Selatan Aroziduhu Waruwu masih menggarap pekerjaan lain yang tidak kalah pentingnya. Pekerjaan penting itu antara lain, menyiapÂkan audit eksternal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum).
Jadi, sambung Made, tidak ada unsur kesengajaan dari pengadiÂlan untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi. "Upaya ini perlu dilakukan secara teruÂkur supaya tidak menimbulkan persoalan baru," tandasnya.
Apa saja aset Yayasan Supersemar yang akan dieksekusi? Menurut Made, sejauh ini daftar aset Yayasan Supersemar secara umum meliputi tanah, bangunan, rekening di sejumlah bank, serta kendaraan.
Seperti diketahui, pelaksanaaneksekusi aset Yayasan Supersemar didasarkan pada putusanPeninjauan Kembali (PK) yang mewajibkan Yayasan Supersemar mengembalikan dana sebesar Rp 4,4 triliun ke negara.
Jumlah tersebut merupakan total dana yang diperhitungÂkan telah diselewengkan oleh Yayasan Supersemar sejak tahun 1974 hingga Soeharto lengser dari kursi presiden pada tahun 1998.
Dalam putusan PK, dinyataÂkan bahwa Yayasan Supersemar telah melakukan perbuatan melawan hukum. Atas tindaÂkan itu, Yayasan Supersemar dihukum harus mengembalikan 75 persen dana yang terkumpul sejak 1974.
Total 75 persen itu diperhitungÂkan berdasarkan asumsi bahwa 25 persen dana yayasan telah disalurkan ke pihak yang berhak, yakni dalam bentuk pemberian beasiswa kepada pelajar dan maÂhasiswa kurang mampu. Sisanya disalurkan kepada sejumlah swasta dan bukan untuk kepentingan pendidikan.
Latar Belakang
Jatuh Tempo, Deposito Yayasan Di Bank Tidak Bisa Dicairkan
Kejaksaan Agung memintabank memblokir rekening depositomilik Yayasan Supersemar. Deposito itu termasuk yang bakal disita untuk mengembalikan uang negara Rp 4,4 triliun yang diselewengkan yayasan.
Jaksa Agung M Prasetyo mengungkapkan pihaknya mendaÂpat informasi dari bank bahwa Yayasan Supersemar menginÂvestasi dananya dalam bentuk rekening deposito.
Deposito itu telah jatuh tempo. Dana yang diinvestasikan berikutkeuntungannya sudah bisa diÂambil. "Ternyata mau dicairkan. Ketika kita minta supaya itu diÂtahan, ya benar dong. Kalau dibiÂarkan lewat itu," kata Prasetyo.
Kepala Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung lalu menghubungi bank meminta supaya pencairan rekening deposito itu ditahan. "Karena ada kaitannya dengan eksekusi putusan MA," ujar Prasetyo.
Untuk diketahui, gugatan yang diajukan Kejaksaan Agung menÂgenai dana Yayasan Supersemar sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat.
Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang diketuk MA mewaÂjibkan yayasan yang dibentuk Soeharto itu mengembalikan uang sebesar 315 juta dolar Amerika dan Rp 139 miliar keÂpada negara. Jika dikurskan dan ditotal mencapai Rp 4,4 triliun.
Menindaklanjuti putusan MA ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memanggil Yayasan Supersemar untuk menghadiri sidang aanmaning. Namun, pihak yayasan selalu tak hadir.
Pengadilan pun mengancam akan melakukan sita paksa aset Yayasan Supersemar jika tak hadir pada sidang 20 Januari mendatang. "Kita harap merekamau suka rela membayar," harap Prasetyo.
Tak terima rekening depositonya diblokir, Yayasan Supersemar menunjuk pengacara Denny Kailimang untuk mengÂgugat Kejaksaan Agung dan Presiden RI.
Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 17 Desember 2015. Gugatan ini diregister dengan nomor perkara 783/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL.
Materi gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung selaku Tergugat Idan Presiden RI selaku Tergugat II. Sidang perdana gugatan ini digelar 14 Januari 2016.
"Kami menggugat karena suÂrat kuasa Presiden kepada Jaksa Agung HM Prasetyo adalah unÂtuk menyelesaikan putusan MA ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan melakukan pemÂblokiran bank. Jaksa Agung tidak punya kewenangan untuk melakuÂkan pemblokiran, itu perbuatan melawan hukum," ujar Denny seperti dikutip situs internet.
Menurut dia, akibat pemÂblokiran ini Yayasan Supersemar tidak bisa lagi memberikan beaÂsiswa kepada murid dan membaÂyar gaji para karyawannya.
Denny meminta Presiden Jokowi menegur Jaksa Agung yang dinilai telah melakukan kesewenang-wenangan. "Cabut pemblokiran karena tidak ada dasar hukum," katanya.
Kejaksaan Agung bakal meladeni gugatan yang diajukan Yayasan Supersemar. "Kita siap menghadapi," kata Amir Yanto, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung.
Amir mengatakan, langkah keÂjaksaan meminta informasi dari bank adalah bagian dari langkah menelusuri dan mengamankan aset Yayasan Supersemar yang bakal dieksekusi. ***
