Berita

Arief Poyuono/Net

Politik

Sebut PTKP Ketinggian, Bukti Sri Mulyani Sekelas Kasir

MINGGU, 23 JULI 2017 | 20:41 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut bahwa batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tertalu tinggi membuktikan bahwa Sri Mulyani memang sekelas kasir dalam memimpin Kementerian Keuangan.

Begitu kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono kepada redaksi, Minggu (23/7).

Dijelaskan Arief bahwa PTKP yang saat ini diterapkan dengan besaran Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan sudah membuat daya beli buruh dan masyarakat menurun.


"Gaji sebesar itu habis untuk memenuhi kebutuhan hidup primer para buruh dan tidak ada uang yang bisa ditabung. Apalagi kalau PTKP diturunkan (tidak ada alokasi uang buat bayar pajak)," jelasnya.

Ia menilai bahwa pernyataan Sri Mulyani itu merupakan bentuk indikasi pemerintah akan memalak pajak kepada masyarakat berpenghasilan rendah di bawah Rp 4,5 juta perbulan.

"Mikir dong Mba Sri! Sebagai ekonom jangan mikirnya kayak tukang sayur atau kasir yang kekurangan uang langsung serabutan cari uang untuk nutupi kekurangan, mencari dari sumber sumber yang sekalipun sudah sangat kekurangan dengan pendapatan yang rendah," kesalnya.

Arief juga menilai perbandingan antara PTKP Indonesia dengan negara ASEAN yang disebut Sri Mulyani tertinggi dan menjadi landasan untuk menurunkan PTKP adalah pernyataan ngawur.

Ia menjabarkan bahwa pendapat buruh Indonesia secara nominal memang lebih tinggi ketimbang Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Namun buruh di negara-negara itu memiliki daya beli yang tinggi karena harga kebutuhan bahan pokok murah dan tersedia,harga energi murah, transportasi murah, dan mendapatkan banyak fasilitas jaring pengaman ekonomi dari pemerintahnya

"Nah di Indonesia kebutuhan bahan pokok saja harganya selangit untuk masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 4,5 juta. Belum lagi biaya transportasi dan harga energi yang menyekik leher masyarakat," urainya.

"Nah kalau PTKP diturunkan lagi, yang ada makin membuat penurunan pendapatan riil masyarakat, kemiskinan akan semakin meningkat, dan akan makin sering Pak Joko Widodo bagi-bagi sembako saat blusukan nantinya," tutupnya. [ian]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya