Berita

Arief Poyuono/Net

Politik

Sebut PTKP Ketinggian, Bukti Sri Mulyani Sekelas Kasir

MINGGU, 23 JULI 2017 | 20:41 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut bahwa batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tertalu tinggi membuktikan bahwa Sri Mulyani memang sekelas kasir dalam memimpin Kementerian Keuangan.

Begitu kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono kepada redaksi, Minggu (23/7).

Dijelaskan Arief bahwa PTKP yang saat ini diterapkan dengan besaran Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan sudah membuat daya beli buruh dan masyarakat menurun.


"Gaji sebesar itu habis untuk memenuhi kebutuhan hidup primer para buruh dan tidak ada uang yang bisa ditabung. Apalagi kalau PTKP diturunkan (tidak ada alokasi uang buat bayar pajak)," jelasnya.

Ia menilai bahwa pernyataan Sri Mulyani itu merupakan bentuk indikasi pemerintah akan memalak pajak kepada masyarakat berpenghasilan rendah di bawah Rp 4,5 juta perbulan.

"Mikir dong Mba Sri! Sebagai ekonom jangan mikirnya kayak tukang sayur atau kasir yang kekurangan uang langsung serabutan cari uang untuk nutupi kekurangan, mencari dari sumber sumber yang sekalipun sudah sangat kekurangan dengan pendapatan yang rendah," kesalnya.

Arief juga menilai perbandingan antara PTKP Indonesia dengan negara ASEAN yang disebut Sri Mulyani tertinggi dan menjadi landasan untuk menurunkan PTKP adalah pernyataan ngawur.

Ia menjabarkan bahwa pendapat buruh Indonesia secara nominal memang lebih tinggi ketimbang Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Namun buruh di negara-negara itu memiliki daya beli yang tinggi karena harga kebutuhan bahan pokok murah dan tersedia,harga energi murah, transportasi murah, dan mendapatkan banyak fasilitas jaring pengaman ekonomi dari pemerintahnya

"Nah di Indonesia kebutuhan bahan pokok saja harganya selangit untuk masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 4,5 juta. Belum lagi biaya transportasi dan harga energi yang menyekik leher masyarakat," urainya.

"Nah kalau PTKP diturunkan lagi, yang ada makin membuat penurunan pendapatan riil masyarakat, kemiskinan akan semakin meningkat, dan akan makin sering Pak Joko Widodo bagi-bagi sembako saat blusukan nantinya," tutupnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya