Nelayan Indonesia yang tergabung dalam Front Nelayan Indonesia (FNI) merasa meradang karena selalui di-stigma sebagai antek asing lantaran menggunakan alat tangkap cantrang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Ketua Front Nelayan Indonesia Rusdianto Samawa menyampaikan, nelayan Indonesia harus bersatu melawan stigmatisasi asing yang kerap dilabelkan oleh Menteri Susi Pudjiastuti dan kawan-kawannya, lantaran penggunaan alat tangkap cantrang yang sudah puluhan bahkan hampir ratusan tahun dipergunakan oleh Nelayan Indonesia.
Urusan ini, lanjut dia, tidak ada kaitannya dengan pemberantasan illegal fishing yang digalakkan pemerintah. Sebab, menurut dia, nelayan Indonesia pun sejak lama sangat setuju dengan pemberantasan pencurian ikan di perairan Indonesia.
"Siapapun warga negara Indonesia harus setuju dengan pemberantasan illegal fishing. Dari dulu sejak zaman bahula hingga sekarang, mulai dari sebelum lahir Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia hingga didirikan oleh Gusdur, Presiden ke 4 RI bahwa perang terhadap
Illegal Fishing sudah ada sejak lama,†ujar dia dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Sabtu (22/7).
Oleh karena itu, lanjut dia, pemberantasan
illegal fishing bukanlah alasan untuk mematikan nelayan Indonesia. Hal itu bukanlah sama sekali sejak Susi Pudjiastuti menjadi menteri melakukan perang terhadap
Illegal Fishing. Itu yang harus diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia.
"Sehingga tidak perlu bangga apa yang dilakukan oleh menteri Susi Pudjiastuti. Lebih-lebih tidak berpengaruh apapun terhadap masyarakat dengan gelar yang diberikan kepadanya. Karena gelar dan penghargaan bisa dibeli semau -maunya kita. Apa gelar luar negeri ataupun gelar dalam negeri,†ujar dia.
Dia mengungkapkan, ketika digalakkannya program Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yakni pemberantasan
illegal Fishing, maka yang paling menyakitkan bagi nelayan Indonesia adalah bahwa Susi Pudjiastuti menstigmatisasikan nelayan Indonesia selalu dengan label dan cap asing di belakangnya.
Dia pun meminta agar semua pihak melakukan evaluasi dan monitoring yang ketat terhadap program
illegal fishing yang digalakkan pemerintah itu. soalnya, program itu pun dilakukan setengah hati dan kini malah merembet ke isu lain, yakni pemberangusan nelayan Indonesia.
"Pemberantasan
illegal fishing siapapun pasti setuju. Tetapi harus dievaluasi dan monitoring. Karena sekarang ini berantas IUU Fishing hanya menjadi konsumsi media saja untuk pencitraan Susi Pudjiastuti. Sudah tidak ada di laut perang melawan
illegal fishing, tak ada lagi penangkapan terhadap kapal-kapal asing,†kata dia.
Padahal, lanjut Rusdianto, kalau dilihat dari data Vessel Monitoring System (VMS) bahwa kapal asing menangkap ikan dilaut Indonesia hampir 300-an kapal setiap hari itu.
[sam]
