Berita

Zainur Wula/Net

Politik

Pemerintah Diminta Bangkitkan Kembali BP7

SABTU, 22 JULI 2017 | 03:28 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Beragam persoalan sedang terjadi di negara ini karena ketidakpatuhan warga negara terhadap ideologi Pancasila. Persoalan-persoalan itu, bahkan sering memunculkan ketegangan yang mengarah pada instabilitas negara.

Begitu kata Dosen Universitas Muhammadiyah Kupang, Zainur Wula saat diskusi publik bertajuk Penetapan dan Pelaksanaan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 2/2017 tentang Ormas, di Kampus Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Kamis (20/7).

"Mari kita dalam hati berkomitmen dan konsisten. Ucapkan, Pancasila adalah kita, Pancasila sampai kiamat. Dengan berkomitmen dan konsisten terhadap Pancasila, beragam persoalan itu bisa tercerabut dari akar - akarnya," ucap Zainur Wula, melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (21/7).


Sementara mengenai penerbitan Perppu Ormas, Zainur menilai bahwa hal itu dilakukan karena pemerintah merasa ada ancaman terhadap Pancasila yang berasal dari ormas-ormas yang menyerukan penggantian ideologi bangsa.

"Sehingga pemerintah mengambil tindakan tegas melalui penetapan dan pelaksanaan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 2 /2017 tentang Ormas," ucapnya.

Kepada pemerintah, Zainur berharap bisa membentuk kembali Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Sehingga nilai-nilai Pancasila dapat diaplikasikan ke dalam dunia pendidikan, masyarakat dan orang asing yang datang ke Indonesia.

"Jadi BP7 atau lembaga sejenisnya untuk pembinaan pancasila itu penting di Indonesia. Agar nilai - nilai pancasila bisa diaplikasikan melaluinya. Yang sepakat laksanakan, yang tidak sepakat, keluar dari Indonesia. Sehingga, dengan optimis kita bisa berkomitmen dan konsisten untuk memekik, pancasila adalah kita, pancasila sampai kiamat. BP7 solusinya," pungkasnya. [ian]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya