Berita

Lukman Hakim/Net

Politik

FKDT Ajak Santri Tidak Pilih Pemimpin Anti Madrasah

JUMAT, 21 JULI 2017 | 23:32 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Para pegiat madrasah dan pondok pesantren diserukan untuk tidak memilih calon pemimpin yang tidak mendukung madrasah.

Ketua DPP Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), Lukman Hakim menilai bahwa para politisi yang tidak pro madrasah tidak layak jadi pemimpin.

"Saya mengimbau kepada para ustad, guru ngaji, serta pegiat madrasah dan pondok pesantren untuk tidak memilih pemimpin yang tidak dukung madrasah," seru alumnus UIN Walisongo Semarang ini, saat orasi di aksi damai tolak sekolah lima hari, di Jalan Pahlawan, depan Kantor Gubernur Jateng, Jumat (21/7).


FKDT bergabung dengan Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) menggelar aksi damai menuntut pencabutan Permendikbud 23/2017 karena dinilai akan melemahkan Madrasah Diniyah.

Pasalnya, Permen ini mengatur sekolah lima hari selama delapan jam. Sehingga, jika sekolah formal hingga jam empat sore, maka jam belajar di madrasah diniyah yang selama ini dijalankan sore hari tidak bisa dilakukan. Karena itu, ribuan santri madrasah, para ustadz dan kiai pondok pesantren menggelar aksi. Aksi dilakukan dengan terpaksa karena tuntutan secara baik-baik tidak direspon pemerintah.

Dalam orasinya, Lukman juga mengancam akan menggelar aksi serupa di Jakarta jika tuntutan mereka tidak segera diindahkan.

”Jika tuntutan kita tidak diindahkan pemerintah, apakah saudara siap jika harus turun aksi ke Jakarta?” tanya Lukman yang dijawab "siap" oleh pengunjuk rasa. [ian]

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Wall Street Merah Sambut Keputusan The Fed

Kamis, 30 Juli 2026 | 08:21

Piutang Pajak Tidak Tertagih Tembus Rp47,4 Triliun di Akhir 2025

Kamis, 30 Juli 2026 | 08:02

Perpres Baru Bakal Jadi Landasan Utama Tata Kelola Distribusi LPG 3 Kg

Kamis, 30 Juli 2026 | 07:45

AS Jatuhkan Sanksi Baru ke Jaringan IRGC di Selat Hormuz

Kamis, 30 Juli 2026 | 07:30

The Fed Tahan Suku Bunga di 3,5-3,75 Persen

Kamis, 30 Juli 2026 | 07:16

Bursa Eropa Melemah, Sektor Barang Mewah Seret Pergerakan Pasar

Kamis, 30 Juli 2026 | 06:59

AMG Jadi Rujukan Pemakaman Muslim Modern Pertama di Indonesia

Kamis, 30 Juli 2026 | 06:54

MUI Segera Bawa Naskah RUU Anti-LGSP ke DPR dan Pemerintah

Kamis, 30 Juli 2026 | 06:28

Pembakar Rumah Hakim PN Medan Divonis 6 Tahun Penjara

Kamis, 30 Juli 2026 | 06:13

Operator Jangan Bebankan Biaya Tambahan Pasca Putusan MK

Kamis, 30 Juli 2026 | 05:43

Selengkapnya