Rencana pemerintah mengembangkan mobil listrik disambut oleh produsen mobil nasional. Namun, mereka meminta insentif karena produksi mobil listrik mahal.
Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengatakan, sudah mendengar kabar munculnya lampu hijau dari pemerintah tentang implementasi mobil listrik. Sebagai pelaku usaha, Gaikindo menilai positif waÂcana tersebut dan mendukung pemerintah untuk kemajuan industri otomotif nasional.
Meski begitu, kata Yohannes, rencana pemerintah itu harus diimbangi dengan kemampuan pemerintah juga, terutama inÂfrastruktur pendukung mobil lisÂtrik seperti pasokan setrumnya.
"Yang dimaksud lampu hijau harus jelas. Kami siap-siap saja, bikin mobil tanpa sopir juga bisa tapi pemerintah siap nggak untuk infrastrukturnya," kata Yohannes kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurut dia, infrastruktur bagi pelaku usaha adalah hal utama sebelum memproduksi mobil. Sebab, jika mobilnya sudah ada tapi bahan bakarnya dalam hal ini pasokan listriknya tidak ada, tentu akan merugikan konsumen.
"Stok harus cukup lalu distriÂbusinya lancar. Jangan sampai industri sudah siap tapi saat mau dikirim ada kota yang tidak bisa menerima karena nggak punya infrastruktur pengisi listriknya," ujar Yohannes.
Selain infrastruktur, pemerÂintah juga harus menyiapkan hal teknisnya, seperti uji tipe untuk pengujian secara teknis. "Gaikindo siap kapan pun peÂmerintah minta produksi mobil listrik," tukasnya.
Menteri Perindustrian AirÂlangga Hartarto mengakui, produksi massal mobil lisÂtrik membutuhkan biaya tidak sedikit. Maka dari itu, dia mengatakan, insentif pemerÂintah sangat diperlukan untuk mewujudkan rencana ini.
"Mobil listrik itu kan mahal. Mobil listrik itu harus ada insenÂtif dari pemerintah," ujarnya.
Dia menegaskan, sesungguhÂnya proyek mobil listrik sudah ada dalam peta jalan atau roadÂmap Kementerian Perindustrian untuk pengembangan industri otomotif. Untuk pengembangan mobil listrik, pihaknya akan mengembangkan industri penÂdukung mobil listrik di dalam negeri. "Tentunya kita akan lihat dari pengembangan industri moÂtor elektrik Indonesia. Seperti, pengembangan industri baterai di Indonesia," pungkasnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IgnaÂsius Jonan mengatakan, tengah mempertimbangkan konsep penyediaan energi untuk mobil listrik melalui baterai yang bisa dibeli di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Setelah mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo, Kementerian ESDM akan meÂnyusun rancangan kebijakan dalam bentuk peraturan presiÂden mengenai pengembangan mobil listrik untuk mengurangi emisi karbon.
"Teknologi baterai itu penting. Semua 6.000 SPBU di Indonesia nantinya bisa menyediakan batÂerai. Setiap mobil listrik masuk SPBU tidak untuk mengisi bahan bakar, tetapi mengganti baterai. Jadi baterai daya kosong bisa dilepas, lalu menukarnya dengan baterai yang terisi. KonÂsumen harus membayar baterai tersebut," kata Jonan.
Jonan menjelaskan, sistem jual beli baterai untuk mobil listrik akan serupa dengan gas tabung di mana pembeli hanya perlu membawa gas kosong lalu menukarnya denÂgan gas terisi di SPBU mana pun khususnya milik dan bekÂerja sama dengan Pertamina. Penjualan baterai di SPBU akan lebih efektif dan efisien karena pemilik mobil listrik tidak perlu mengisi ulang daya terlalu lama di SPBU.
Sebelumnya, Menteri KoordiÂnator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mendorong Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT) agar serius untuk mengembangkan proyek mobil listrik. Menurut Luhut, mobil listrik perlu dikembangÂkan dalam negeri, agar IndoÂnesia bisa menjadi negara proÂdusen mobil ramah lingkungan ini. ***
