Berita

Jimly Asshiddiqie/Net

Wawancara

WAWANCARA

Jimly Asshiddiqie: Calon Komisioner Komnas HAM Harus Punya Wawasan Cinta Kemanusiaan

JUMAT, 21 JULI 2017 | 10:03 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mulai melakukan tahapan wawancara calon komisioner Komnas HAM. Ada sembilan orang yang menjalani wawancara hari pertama yang digelar terbuka baru-baru ini. Total ada 28 orang calon komisioner Komnas HAM yang mengikuti tes wawan­cara yang digelar selama tiga hari. Berikut penuturan Ketua Panitia Seleksi calon Komisioner Komnas HAM, Jimly Asshiddiqie terkait tahap seleksi ini;

Apa saja komponen penilai­annya dalam tahap ini?
Soal integritas, soal kom­petensi, kapabilitas, dan yang terakhir independensi, harus independen. Mewakili aspirasi keadilan, jangan mewakili aspi­rasi mainstream.

Maksudnya jangan mewak­ili aspirasi mainstream?

Maksudnya jangan mewak­ili aspirasi mainstream?
Mainstream itu maksudnya mainstream politik, jangan, itu wilayahnya DPR. Biar mereka nanti yang putuskan soal mayoritas jalan pikiran yang benar. Nah, di Komnas HAM ini harus mewakili jalan pikiran lain yang lebih sub­stansial, menyangkut kemanu­siaan, walaupun kadang -kadang tidak populer. Ibaratnya kalau istilah saya majority rules itu demokrasi prosedural, sementara minority right ini demokrasi sub­stansial. Nah, ini harus gabung, harus utuh di Republik kita ini.

Jadi fungsi parlemen, fungsi partai, fungsi Komnas HAM itu harus berimbang. Maka tokoh -tokoh yang kami pilih itu harus mengerti masalah. Dia kuasai masalah-masalah human right, aturan -aturan internasional dan nasional, tapi yang jauh lebih penting mindset-nya bagaimana, cara berpikir dia.

Cara berpikir seperti apa yang Anda maksud?
Dia harus cinta kemanusiaan, biar bisa memanusiakan ma­nusia. Kalau wawasannya itu enggak cinta kemanusiaan bisa repot. Manusia itu kan beraneka ragam, warna kulitnya lain, agamanya lain, ada disabilitas, ada yang kecenderungan seksu­alnya aneh, tapi dia kan manusia juga. Masalahnya bagaimana anda bisa menangkap unsur manusianya. Anda tidak boleh membenci orang yang tidak cocok sama anda. Itu bukan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dia harus punya wawasan cinta kemanusiaan. Bukan andanya yang dicintai, tapi anda sebagai manusia. Itu yang mau kami cari dari calon-calon ini. Maka, di samping in­tegritas, kompetensi, kapabilitas, dan independensi, tambah satu lagi, mindset tentang HAM. Ini bukan untuk kepentingan pansel, tapi untuk kepentingan bangsa. Kita perlu orang yang seperti itu, yang punya mindset kema­nusiaan yang adil dan beradab, sesuai sila ke-2 Pancasila.

Banyak pihak yang menggap kinerja Komnas HAM periode ini buruk?
Ya itulah, karena akibat konf­lik internal, dan juga akibat hubungan yang tidak sehat den­gan sekretariat. Makanya me­mang untuk perbaikan ke depan, di samping kami menyiapkan calon komisioner yang tepat, juga harus dilakukan evaluasi kelembagaan.

Evalusi yang seperti apa?
Jadi ada semacam penataan kembali kelembagaan. Misalnya apakah memang bisa sekre­tariat jenderal dengan Komnas Perempuan, Komnas Anak itu dikonsolidasikan dengan inde­pendensi masing-masing komi­sioner. Kan Komnas HAM sekarang sudah membentuk pansel untuk mencari sekjen nih. Mumpung sekarang sedang ada masalah, saya mengusulkan supaya jangan hanya mencari personalia.

Kenapa sampai harus dire­formasi lembaganya, ini kan masalah personel?

Karena kalau misalnya enggak sekaligus reformasi birokrasinya, saya khawatir siapapun yang ter­pilih nanti tetap saja mengalami kesulitan untuk bekerja.

Apa yang pansel lakukan terkait wacana reformasi kelembagaan tersebut?
Saya sudah usul ke Menko Polhukam, supaya pemerintah ambil inisiatif untuk melak­sanakan usulan tersebut. Ketua Komnas HAM juga sudah saya sarankan begitu, dan mereka menyatakan siap kalau diadakan rapat koordinasi dengan Menko, juga Kementerian Hukum dan HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak diundang seka­lian. ***

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya