Berita

Net

Produktivitas Beras Indonesia Lebih Tinggi Dari Thailand

RABU, 19 JULI 2017 | 20:30 WIB | LAPORAN:

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Hari Priyono menyebut bahwa Indonesia memiliki produktivitas beras lebih tinggi dibandingkan Thailand. Saat ini, rata-rata produksi padi Indonesia telah mencapai 5,5 ton per hektar, sedangkan Thailand masih di sekitar tiga sampai ton per hektar.

Dia juga menyebutkan bila harga beras di Indonesia masih lebih murah dibandingkan dengan Singapura, Thailand, dan Malaysia.

"Petani padi akan menikmati marjin apabila harga yang diterima memadai. Jika dibilang harga beras Indonesia termahal dibanding negara lain itu tidak benar," ungkap Hari dalam keterangannya, Rabu (19/7).


Menurut Hari, berdasarkan data Numbeo.com yang merupakan situs database online, harga beras Indonesia berada di urutan 102 sebesar USD 0,90 per kilogram dari 115 negara. Sehingga harga beras Indonesia jauh lebih rendah dari Thailand yang berada di urutan 83 sebesar USD 1,11 per kilogram, Singapura di urutan 31 sebesar USD 1,88 per kilogram, dan Malaysia urutan 95 sebesar USD 0,99 per kilogram. Sebagai pembanding adalah data Bloomberg per 11 Juni 2017 yang menyebut bahwa harga beras rata-rata internasional Rp 11.830 per kilogram setara USD 0,89 per kilogram dengan kurs Rp 13.290 per USD.

Hari melanjutkan, tahun ini harga gabah maupun beras berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yaitu Rp 3.700 per kilogram untuk gabah kering panen dan Rp 7.300 per kilogram untuk beras. Rata-rata harga beras Juni 2017 sebesar Rp 10.597 per kilogram.  

"Sejak Januari hingga Juni 2017 harga beras terkendali dan petani masih dapat menikmati marjin yaitu Rp 65,7 triliun setahun," katanya.

Pernyataan soal harga beras di tingkat petani sebaiknya tidak melebihi Rp 4.000 per kilogram justru dinilai dapat merugikan petani. Jika biaya produksi petani Indonesia rata-rata Rp 7-8 juta per hektar maka dengan harga beras di tingkat petani sebesar Rp 4.000 per kilogram berarti setiap petani hanya memiliki keuntungan Rp 4 juta setiap kali panen atau Rp 1 juta per bulan.

"Bila pemerintah menetapkan harga pokok pembelian beras di tingkat petani sebesar Rp 4.000, petani dipastikan merugi," ucap Hari.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa beras adalah salah satu penyumbang angka kemiskinan sebesar 20,11 persen di perkotaan dan 26,46 persen di pedesaan. Tapi data yang dimiliki Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) mencatat angka kemiskinan di pedesaan turun sebanyak 181,29 ribu orang yaitu 17,28 juta orang pada September 2016 menjadi 17,10 juta orang pada Maret 2017.

Ketua Umum KTNA Winarno Tohir beberapa waktu lalu menyebutkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) tahun 2017 juga cenderung naik.

"Bulan Juni 2017 NTP sebesar 100,53, naik dibanding Mei 2017 yang sebesar 100,15. Sedangkan NTUP naik dari 109,15 pada Mei menjadi 109,59 pada Juni 2017," ujarnya.

Untuk tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di pedesaan yang diukur gini ratio pada Maret 2017 sebesar 0,320, turun dibanding Maret 2016 sebesar 0,327. Bila dilihat distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di pedesaan angkanya 20,36 persen berarti termasuk kategori ketimpangan rendah.

Sementara, BPS menyatakan upah nominal harian buruh tani nasional Juni 2017 Rp 49.912 per hari naik sebesar 0,26 persen dibanding upah buruh tani Mei 2017 Rp 49.782 per hari.

"Data dan informasi tentang angka kemiskinan di desa, gini rasio yang membaik dan upah buruh tani meningkat ini merupakan informasi bagus, dan menunjukkan satu indikator petani lebih sejahtera," demikian Winarno. [wah]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya