Berita

Setya Novanto/Net

Politik

Lepas Jabatan Politik, Pilihan Tepat Novanto Jaga Ketokohannya

RABU, 19 JULI 2017 | 13:11 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sejumlah elit pengurus DPP Golkar berpendapat, seluruh kerja politik, termasuk di dalamnya menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 akan dapat terkelola meski Ketua Umum Setya Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus proyek pengadaan e-KTP.

Hal ini mengindikasi bahwa kepengurusan Partai Golkar tidak akan mengalami perubahan sampai ada keputusan hukum tetap terhadap Setya Novanto.

Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai bahwa keputusan DPP Golkar itu akan menyita tenaga, pikiran, suasana perasaan, dan waktu bagi Golkar. Termasuk menjadi "beban" politik bagi partai beringin dalam menghadapi kerja-kerja politik, khususnya Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.


"Sebab, status tersangka Setya Novanto tersebut bisa "digoreng", baik langsung atau tidak oleh pesaing politik pada setiap peristiwa politik," jelasnya kepada redaksi, Rabu (19/7).

Selain itu, bila Golkar hanya bertindak atas dasar normatif semata, sangat tidak produktif mendapat simpati dan dukungan rakyat. Sebab, persoalan politik tidak sesederhana itu.

Kata Emrus, dalam berpolitik yang paling utama adalah mengedepankan etika, moral dan persepsi publik ketimbang sekadar "bertahan" di balik UU normatif itu.

"Sebuah perjuangan politik mendapat dukungan rakyat, semua kebijakan dan perilaku politik mutlak berlandaskan etika, moral, dan persepsi publik. Bukan bersembunyi di balik pasal-pasal UU yang normatif itu," sambungnya.

Emrus mengatakan bahwa secara etika dan moral politik, orang yang disangkakan terkait perbuatan tercela, seperti dugaan tindak pidana korupsi, sejatinya yang bersangkutan harus menghadapinya secara satria dengan melepaskan diri dari berbagai atribut apapun, termasuk jabatan yang disandangnya yang berpotensi bisa memperlama, apalagi mempengaruhi proses hukum yang sedang dijalaninya.

"Jadi melepaskan diri dari jabatan ketum partai dan ketua DPR, merupakan pilihan yang sangat tepat saat ini bagi penyelamatan Golkar, DPR, dan ketokohan Setya Novanto itu sendiri di mata rakyat sekarang dan ke depan," pungkasnya. [ian]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya