Bekas Walikota Jakarta Utara, Rustam Effendi dinilai cocok menggantikan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, menempati posisi tertinggi di jajaran PNS Pemprov DKI itu.
Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), M Rico Sinaga menilai bahwa Rustam memiliki integritas dan keberanian yang tinggi di banding dengan PNS lain.
"Buktinya dia berani melawan Ahok dan ikhlas melepaskan jabatan walikota ketimbang membohongi nuraninya" kata Rico, Selasa (18/7).
Rico melanjutkan, Rustam juga telah memberikan banyak pelajaran kepada PNS Pemprov DKI terkait etika yang benar.
"Rustam berani menolak perintah gubernur untuk melakukan sejumlah penggusuran sepihak yang melanggar aturan," ujar Rico seperti diberitakan
RMOLJakarta.
Terlebih bekas lokasi penggusuran nantinya akan dimanfaatkan Ahok untuk pencitran, dengan membangun RPTRA atau lainnya yang memanfaatkan dana CSR.
Rustam sepertinya sudah memperkirakan apabila penggunaan dana CSR berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Contohnya CSR untuk Kalijodo oleh Sinar Mas Land.
"Kalau Rustam tidak mundur, maka dia sangat memungkinkan masuk penjara," tegas Rico.
Rustam Effendi yang lahir di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 1960, mengawali kariernya di birokrasi Ibukota dari pegawai harian lepas (PHL) di kantor Kelurahan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat.
Pada tahun 2014, Rustam pernah menjadi Wakil Walikota Jakarta Pusat. Namun saat Walikota Jakarta Pusat Saefullah diangkat oleh Gubernur DKI yang kala itu dijabat Joko Widodo menjadi Sekretaris DKI, Rustam ditunjuk menjadi Plt Walikota Jakarta Pusat.
Selanjutnya, Rustam ditunjuk oleh Ahok menjadi Walikota Jakarta Utara pada tanggal 2 Januari 2015. Adapun pangkat dan golongan Rustam saat ini adalah Pembina Tingkat I (IV/b).
Hingga akhirnya pada 25 April 2016 Rustam menyatakan pengunduran dirinya. Rustam pun ditempatkan sebagai staf.
[ian]
