. Kinerja laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) semakin hari harus semakin baik. Laporan pertanggungjawaban keuangan harus linier dengan kecepatan penggunaan dan penyerapan anggaran.
Pada akhir tahun nanti, KPU akan mendapatkan tambahan anggaran yang cukup besar, selain anggaran rutin, nantinya ada anggaran dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018 dan anggaran tambahan untuk tahapan Pemilu Serentak 2019. Untuk itu dibutuhkan kreasi dan inovasi kegiatan dalam penyerapan anggaran tersebut.
Demikian disampaikan Ketua KPU RI Arief Budiman pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Laporan Keuangan KPU Periode Semester I Tahun 2017 dan Persiapan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2018, di Hotel JS Luwansa Jakarta, Senin (17/7).
"Penting diperhatikan, orang-orang yang didudukkan dalam pengelola laporan pertanggungjawaban keuangan harus orang yang tepat dan kredibel. Tahun depan mudah-mudahan KPU bisa mendapatkan kepercayaan dari pemerintah dalam pelaporan keuangan, sehingga opini BPK bisa meningkat dari WDP ke WTP," tutur Arief seperti dilansir dari laman
kpu.go.id.
Terkait RKBMN, KPU harus fokus ada tiga hal, tambah Arief, yaitu tanah dan bangunan kantor, kemudian alat dan kendaraan operasional, kemudian bagaimana merawat semua itu. Arief juga mengungkapkan, KPU telah membuat perencanaan dan pengusulan kendaraan operasional bagi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendukung kinerja dalam menyelenggarakan pemilu dan pilkada.
"Pada Pemilu 2014 yang lalu, KPU tidak diperbolehkan melakukan pengadaan kendaraan operasional, meski telah diajukan, sehingga pada akhirnya proses pencairan hanya bisa untuk belanja sewa," ujar Arief.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI Arif Rahman Hakim menekankan pentingnya menyelesaikan hasil pemeriksaan BPK. Ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya, antara lain dampak kebijakkan eksternal yang menambah beban laporan pertanggungjawaban, yaitu dalam tata kelola hibah pilkada.
"Kalau dulu hibah, sekarang swa kelola, sehingga KPU hanya semacam
event organizer, dan Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja, hal ini dampaknya merepotkan. Untuk itu, terkait SDM, ke depan akan dilakukan pelatihan-pelatihan dan setiap satker di KPU Provinsi harus ada pegawai dengan latar belakang akuntan," ujar Arif.
Arif juga mengingatkan, Presiden RI sudah memberikan petunjuk bagi kementerian/lembaga yang belum memperoleh opini WTP dari BPK agar membentuk taskforce. Pada rakor penyusunan laporan keuangan ini Arif berharap dapat dimanfaatkan dalam merumuskan rencana aksi dan komitmen bersama untuk mewujudkan WTP tersebut.
[rus]
