Berita

Politik

Dituduh Menyerang, Kubu Romy Akui Ingin Ambil Alih Markas PPP

SENIN, 17 JULI 2017 | 03:37 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kubu Romahurmuziy akhirnya angkat bicara terkait kasus penyerangan yang disertai perusakan markas PPP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu dini hari kemarin.

Penyerangan ini buntut perseteruan dua pimpinan partai berlambang kabah tersebut. Yaitu Djan Faridz dan Romahurmuziy. Atas insiden tersebut, kubu Djan menuding pihak Romy di balik atas perusakan tersebut kantor PPP tersebut.  

Kubu Romy mengakui. Melalui Sekjennya, Arsul Sani, pihaknya membenarkan. Lantaran ingin mengambil alih markas PPP yang saat ini dikuasai oleh gerbong Djan Faridz.


"Akar rumput dan kader tersebut akhirnya mengambil jalannya sendiri dengan datang ke kantor pusat PPP Jalan Diponegoro untuk meminta agar kantor diserahkan, tetapi kantor tersebut justru dijaga sekelompok orang yang patut diduga preman yang telah menyiapkan berbagai senjata tajam. Terjadi keributan, namun dilerai dan ditengahi oleh aparat kepolisian," kata Arsul Sani dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Minggu (16/7).

Dikatakan Anggota Komisi III DPR RI itu, aksi tersebut dilakukan oleh puluhan kader dan anggota organisasi sayap PPP, yakni Angkatan Muda Ka'bah (AMK), GPK dan lain-lain.

"Dengan demikian yang terjadi, barangkali adalah upaya dari para kader dan akar rumput PPP yang tak rela kantor partainya terus menerus diduduki oleh mereka (kubu Djan Faridz) yang tidak memiliki keabsahan untuk mempergunakannya," tegasnya.

Sebelumnya, Humprey Djemat, Wakil Ketua Umum DPP PPP gerbong Djan Faridz mengatakan, ada sekitar 80 orang yang melakukan perusakan markas PPP, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, dinihari tadi.

"Pelaku berjumlah sekitar 80 orang menggunakan mobil dan motor," kata Humprey di Jakarta. [zul]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya