Pengusaha Keluhkan Koordinasi Antar Kementerian Masih Letoy

Isu reshuffle (perombakan) menteri kembali mencuat. Pelaku usaha mengeluhkan koordinasi antar kementerian masih lemah. Akibatnya, banyak peraturan yang tumpang tindih sehingga merugikan pengusaha.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mendukung perombakan kabi­net. Pasalnya, saat ini ego sek­toral antar kementerian masih sangat terlihat. Selain itu, koor­dinasi antar menteri juga masih letoy.

"Masih banyak aturan yang tumpang tindih antar kemente­rian. Akibatnya pengusaha yang dirugikan," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, koordinasi antar menteri kudu diperbaiki lagi. Tujuan supaya semua program ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah bisa berjalan dan tercapai.

Dia mengatakan, masih ban­yak pekerjaan rumah di bidang perdagangan yang harus diper­baiki oleh pemerintah. Salah satunya adalah peningkatan pasar ekspor. "Semuanya bisa diperbaiki jika ada sinkronisasi antar kementerian," tukasnya.

Hal senada dikatakan oleh Ketua Umum Gabungan Pen­gusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman. Menurut dia, yang perlu diperbaiki saat ini adalah meningkatkan koordinasi antar menteri. "Apalagi, kondisi ekonomi se­dang melambat," ujarnya.

Menurut dia, para pelaku usaha mengeluhkan banyaknya aturan dan regulasi yang tumpang tindih antar kementerian. Akibatnya, pengusaha yang dirugikan.

Terkait dengan isu peromba­kan kabinet, kata Adhi, tidak terlalu berpengaruh terhadap pengusaha. Menurutnya, pengu­saha sudah sering dihadapi pada isu perombakan kabinet. "Yang kita tekankan cuma perbaikan koordinasi saja," tukasnya.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulis­tio mengatakan, maraknya isu reshuffle saat ini tidak akan mengganggu aktivitas pasar modal di Indonesia. Menurut­nya, pelaku pasar sudah lebih bijak dalam melihat potensi pasar di Indonesia dan kondisi perekonomian Tanah Air yang semakin membaik.

Aktivitas politis tak berpen­garuh besar. Di mana ditunjuk­kan dengan emiten di Indonesia terus bertambah tiap tahunnya. "Tidak ada pengaruhnya, setiap tahun ada (Initial Public Of­fering/IPO). Mereka melihat potensi Indonesia," kata Tito.

Dia menambahkan, BEI tidak berhubungan langsung dengan pemerintah. Sehingga, pergantian menteri tidak akan memberikan dampak yang besar untuk pasar modal. Meski demikian, pihaknya tetap akan mengikuti strategi sosial­isasi rencana kerja pemerintah.

"Soal reshuffle, pada dasarnya bursa reportnya ke OJK. Dan OJK yang akan kerja sama den­gan para menteri itu. Buat kami sih mestinya siapa pun (menter­inya) bisa jalan," imbuhnya.

Sebelumnya, dikabarkan Presi­den Jokowi akan melakukan per­ombakan menteri pada minggu ini. Beberapa menteri ekonomi disebutkan akan diganti.

Namun, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo mengatakan, sejauh ini, pihaknya belum mendapat informasi terkait wa­cana tersebut.

"Saya belum dapat informasi dari Presiden soal reshuffle kabi­net," ujar Johan

Kendati begitu, kata Johan, Presiden Jokowi serta Wakil Presiden Jusuf Kalla terus men­gevaluasi kinerja para pemban­tunya. "Berkali-kali kan beliau sampaikan bahwa evaluasi para pembantunya itu dilakukan tidak pada satu termin waktu tertentu. Terus menerus, perform atau tidak," ujar Johan.

Karena itu, kata Johan, hanya Presiden dan Wakil Presiden yang mengetahuinya kapan reshuffle. ***