Berita

Foto/Setkab

Jokowi: Koperasi Harus Bisa Bersaing

KAMIS, 13 JULI 2017 | 09:44 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Meskipun meningkat dua kali lipat dibanding dua setengah tahun yang lalu, Presiden RI Joko Widodo mengemukakan, sesuai data yang diperolehnya, sumbangan koperasi terhadap perekonomian Indonesia masih relatif rendah yaitu berada pada angka 3,9 persen.

Jokowi sapaan akrab Kepala Negara membandingkan dengan Perancis yang mencapai 18 persen, Belanda kontribusinya 18 persen, dan Selandia Baru kontribusinya 20 persen.

"Inilah pekerjaan besar kita, pekerjaan besar kita ada disini. Agar kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional itu meningkat secara drastis," kata Jokowi pada acara Peringatan Hari Koperasi Nasional Ke-70, di Lapangan Karebosi, Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu sore (12/7).


Menurut Kepala Negara, banyak koperasi yang baik yang bisa dijadikan model, yang bisa dijadikan contoh. Ia menyebut KUD Denbatas di Tabanan, Koperasi Kredit Credit Union Mandiri, Koperasi Kospin Jasa yang perputarannya sudah Rp 5 triliun sampai saat ini, kemudian koperasi Sidogiri di Jawa Timur perputarannya sudah Rp 18 triliun sampai saat ini.

"Ini koperasi, ada contoh-contoh yang bisa kita lihat," ujar politisi PDIP itu.

Oleh sebab itu, Jokowi menitipkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM dan Dekopin, contoh-contoh tersebut direplikasi, difotokopi kepada koperasi-koperasi yang lain bagaimana mereka bisa mencapai omset yang tinggi seperti itu, mencapai perputaran uang yang tinggi seperti itu.

"Ajak koperasi-koperasi yang lain untuk melihat contoh-contoh yang sudah betul, contoh-contoh yang sudah besar, koperasi-koperasi dengan perputaran uang yang triliun," pintanya.

Jokowi menekankan, kalau korporasi-korporasi perusahaan besar itu bisa, koperasi mestinya juga harus bisa. Kalau perusahaan swasta itu bisa, koperasi pastinya juga harus bisa melakukan hal yang sama.

"Ajak mereka untuk melihat yang sukses, koperasi yang sukses tadi yang saya sebut dan saya lihat masih ratusan ribuan lain contoh-contoh yang saya kira bisa kita pakai untuk contoh-contoh keberhasilan koperasi mengelola usahanya, mengelola kreditnya, mengelola uangnya," tuturnya.

Pemerintah, lanjut Jokowi, sebetulnya memberikan kesempatan kepada koperasi untuk juga ikut menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dulunya, bunganya 22 persen sekarang dengan subsidi dari APBN, bunganya bisa ditekan menjadi 9 persen, dan InshaAllah tahun depan akan ditekan lagi menjadi 7 persen.

Oleh sebab itu pada Hari Koperasi ke-70 di tahun 2017 ini, Jokowi mengajak kepada seluruh pelaku koperasi Indonesia untuk meneguhkan, untuk mengelorakan kembali semangat gerakan koperasi, semangat reformasi koperasi. "Sehingga koperasi nantinya bisa berkompetisi bersaing dengan perusahaan swasta, dengan korporasi, dengan BUMN karena memang kesempatan memang ada di depan mata kita," tuturnya.

Semangat untuk menjadikan koperasi sebagai kekuatan bersama, dan kekuatan gotong royong diyakini Jokowi mampu bersaing serta cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman, perubahan zaman, perubahan global saat ini sangat cepat sekali, sangat cepat sekali.

Ia juga mengingatkan dibutuhkan kecepatan, dibutuhkan kegesitan, dibutuhkan inovasi. Ia menyebutan, sekarang ini bukan negara yang besar mengalahkan mengalahkan negara yang kecil, bukan. bukan negara yang kaya mengangkat negara yang miskin bukan, tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat.

Negara yang cepat, lanjut dia, akan mengalahkan negara yang lamban. "Sebab itu kita harus bergerak cepat agar bisa berkompetisi dengan negara-negara yang lain," tegas Jokowi.

Ia meminta agar penggerak-penggerak koperasi jangan pernah takut bersaing, jangan pernah takut dengan kompetisi, dengan pelaku pelaku ekonomi lainnya.

“"Saya menyakini kekuatan koperasi saat ini masih relevan dalam perekonomian Indonesia dan perekonomian global," kata dia seraya menambahkan, bahwa kita semuanya ingin koperasi menjadi salah satu institusi ekonomi rakyat yang penting dalam menghadapi tantangan masa depan.

Untuk itu, ia setuju koperasi harus diperkuat harus diberdayakan oleh kita semuanya. Untuk itu, pemerintah menempatkan koperasi sebagai institusi utama dalam pelaksanaan kebijakan pemerataan ekonomi dan dalam kebijakan reforma agraria, redistribusi lahan.

Jokowi menambahkan, pemerintah juga ingin menempatkan koperasi sebagai salah satu penerima yang dapat memanfaatkan konsesi-konsesi yang akan diberikan dengan catatan memiliki kemampuan manajemen dalam pengelolaan konsesi konsesi lahan yang akan diberikan oleh pemerintah.

"Kalau bisa diberikan 10.000 hektar kenapa tidak untuk koperasi, kalau bisa diberikan 100.000 hektar untuk koperasi kenapa tidak kita berikan. Kalau perusahaan besar diberikan segede itu, mestinya koperasi juga bisa diberikan sebanyak itu," pungkasnya.

Dilansir dari laman setkab.go.id, tampak hadir dalam kesempatan itu, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Dekopin Nurdin Halid, dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya