Di tengah-tengah kencangnya isu reshuffle Kabinet yang sedang berhembus, disebutkan bahwa Presiden Joko widodo memutuskan untuk tetap memasang Sri Mulyani di dalam kabinet. Bahkan beberapa pihak menyebut Sri akan memegang jabatan rangkap sebagai Menteri Keuangan dan sekaligus Menteri Koordinator Perekonomian.
Padahal belum lama ini Sri Mulyani telah menelanjangi berapa neolib dirinya, saat kebijakannya mengenakan pajak 10 persen bagi petani tebu menjadi polemik publik. Bahkan Selasa (11/7) kemarin, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita telah secara resmi melayangkan surat protes atas kebijakan Sri tersebut.
Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Arief Hidayatullah mengungkapkan kekecewaannya atas berkembangnya kabar bertahannya Sri Mulyani di Kabinet Jokowi.
"Kami ragu Jokowinomics akan dapat berjalan mulus dalam 2 tahun sisa jabatan Presiden bila nahkodanya adalah ekonom yang hobi utang, namun pertumbuhan ekonomi biasa saja," kata Arief kepada wartawan, Rabu (12/7).
Menurut Arief, yang juga mantan Sekjen LMND ini, contoh dari ekonom model tersebut adalah Sri Mulyani yg merupakan keturunan Berkeley Mafia. Seperti diketahui Berkeley Mafia adalah geng yg telah menjerumuskan ekonomi Indonesia dalam cengkeraman modal asing selama 32 tahun Orba.
Arief mencatat selama Sri Mulyani menjabat tahun 2006-2010, dirinya telah menimbun surat utang luar negeri pemerintah sebanyak Rp 476 triliun (atau sekitar USD 40 miliar saat itu). Namun dengan besarnya utang semasa 2006-2010 tersebut juga, Indonesia hanya menikmati growth di kisaran 4 hingga 6 persen.
Dengan jumlah surat utang yang dibuat Sri Mulyani sebesar tersebut dan dengan selisih suku bunga sebesar 2 persen di atas Filipina, Vietnam, dan Thailand,maka menurut perhitungan Arief Hidayatullah, akibatnya dengan asumsinya surat utang bertenor 10 tahun, Indonesia kini harus membayar selisih tambahan bunga utang (di atas ketiga negara tersebut) sebesar USD 8 miliar.
Padahal sebenarnya suku bunga surat utang Indonesia dapat lebih murah 1 hingga 2 persen di bawah ketiga negara tetangga tersebut. Ini terbukti dapat dilakukan di era Menteri Keuangan Agus Martowadoyo.
"Jokowinomics akan sukses bila dijalankan oleh ekonom yang mampu kurangi utang luar negeri namun mampu angkat tinggi pertumbuhan ekonomi," pungkas Arief.
Seperti diketahui, kejadian tersebut pernah terjadi di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang mampu kurangi utang luar negeri hingga USD 3,5 miliar (setara Rp 45 trilun) namun pertumbuhan ekonomi terangkat dari minus (-) 5 persen ke positif 4 persen.
[san]
