. Presiden Joko Widodo disarankan untuk segera merevitalisasi koperasi agar dapat berperan dalam mempersempit ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin parah.
Demikian disampaikan analis ekonomi dan politik dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-70.
Hari ini, Rabu (12/7), Jokowi sapaan akrab Kepala Negara Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan menghadiri ‎peringatan Hari Koperasi di Makassar, Sulawesi Selatan.
Labor Institute Indonesia mencatat bahwa ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi saat ini ditandai dengan jumlah pengangguran yang masih tetap tinggi dan daya beli yang masih rendah.
Selain itu saat ini stigma "koperasi" bagi kalangan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah seperti buruh, tani dan nelayan. Koperasi adalah rentenir yang memberikan jasa pinjaman dengan bunga yang tinggi.
"Hal itu disebabkan karena masyarakat bawah sangat sulit mendapatkan akses pelayanan koperasi," ujar Andy dalam keterangannya kepada redaksi.
Untuk, lanjut dia, Jokowi diharapkan perlu merevitalisasi keberadaan koperasi di Indonesia dengan mendorong pertumbuhan koperasi khususnya bagi kalangan buruh, tani dan nelayan berdasarkan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 sebagai salah satu pondasi legalitas koperasi di Indonesia.
Khususnya untuk kalangan buruh koperasi dibutuhkan sebagai alternatif exit strategi dalam meningkatkan pendapatan dan penghasilan.
Tambah dia, pemberdayaan koperasi karyawan (kopkar) di setiap perusahaan perlu juga ditingkatkan dengan melakukan pembinaan bagi setiap kopkar yang ada.
"Pemberdayaan koperasi harus sejalan dengan konsep nawacita Presiden Jokowi agar keberadaannya benar-benar dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat," demikian Andy.
[rus]
