Bekas Menteri Keuangan ini menuturkan, pemindahan ibu kota pemerintahan rencananya akan melibatkan sektor swasta. Usulan itu bertujuan untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia menjamin, pelibaÂtan sektor swasta dalam proyek pemindahan ibu kota tidak akan menimbulkan konflik kepentingan.
Berikut penuturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro terkait wacana pelibatan swasta dalam proyek pemindahan ibu kota negara;
Sudah sampai mana pembaÂhasan usulan pelibatan swasta dalam proyek pemindahan ibu kota negara?
Itu lagi sedang dikaji. Kami akan dorong model PPP (pubÂlic private partnership), jadi partisipasi swasta kami libatÂkan. Kalaupun kita ingin meÂmindahkan kota administrasi, ya pokoknya kita tidak hanya mengandalkan dari satu sumber, bahkan kalau bisa menggunakan APBN secara minimal saja. Saat ini kita sedang mencari skema untuk melibatkan sektor swasta, sehingga biaya APBN akan sanÂgat minimum.
Itu lagi sedang dikaji. Kami akan dorong model PPP (
pubÂlic private partnership), jadi partisipasi swasta kami libatÂkan. Kalaupun kita ingin meÂmindahkan kota administrasi, ya pokoknya kita tidak hanya mengandalkan dari satu sumber, bahkan kalau bisa menggunakan APBN secara minimal saja. Saat ini kita sedang mencari skema untuk melibatkan sektor swasta, sehingga biaya APBN akan sanÂgat minimum.
Bener nih pelibatan sektor swasta murni untuk memiÂnimalisir penggunaan APBN, enggak ada tujuan lainnya?Nggak, kita hanya ingin mengoptimalkan peran swasta untuk pembangunan di negeri ini, itu saja kok. Nanti untuk skemanya bagi swasta dalam pemindahan ibu kota itu akan kita siapkan.
Tapi banyak kalangan khaÂwatir lho pelibatan sektor swasta dalam proyek peminÂdahan ibu kota justru berÂpotensi menimbulkan konflik kepentingan, hingga nantinya mengganggu independensi pemerintah?Nggak lah. Kok independen? Kan yang punya itu pemerintah, bukan swasta.
Lantas apa strategi pemerÂintah agar swasta mau ikut terlibat dalam proyek terseÂbut?Pemerintah akan memberikan iming-iming kepada swasta agar mau meramaikan ibu kota baru berupa ketersediaan lahan. Artinya, swasta nanti akan diseÂdiakan tanah milik pemerintah untuk melengkapi fasilitas peÂmerintahan dan administrasi yang bisa menunjang kinerja perusahaan swasta. Tanah masa nggak mau.
Kita justru akan mencari lokaÂsi kepemilikan tanah sudah di tangan pemerintah. Kebijakan ini tidak akan kami lakukan kalau pemerintah harus membeli tanah.
Memang berapa sih biaya proyek pemindahan ibu kota itu?Untuk biaya total masih dikaji. Sabar.
Untuk wilayahnya daerah mana, apa masih tetap sama dengan wacana sejak lama yaitu di Kalimantan?Yang pasti di luar Pulau Jawa, kemungkinan besar di Pulau Kalimantan. Tapi, spesifiknya di mana, itu yang akan difiÂnalkan.
Kajiannya sudah sampai mana?Kita sedang kaji. Tapi kalau untuk pemindahan ibu kota pemerintahan sendiri, ini menÂgacu pada pemisahan pusat pemerintahan dan pusat bisnis, ekonomi, dan keuangan seperti halnya Washington DC dan New York di Amerika Serikat (AS). Washington DC berperan seÂbagai ibu kota pemerintahan di AS, sementara New York menÂjadi pusat bisnis dan ekonomi negara adidaya tersebut. Terus pemisahan ini juga kan terinÂspirasi dari Brasilia, Brasil yang menjadi pusat pemerintahan dan Sao Paulo yang berperan sebaÂgai pusat bisnis dan ekonomi di Brasil.
Sebetulnya tujuan utama pemerintah memindahkan ibu kota ke luar Jawa itu untuk apa sih?Ya (salah satunya) untuk mempersempit ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Saat ini saja, kan kita tahu bahwa Pulau Jawa sendiri berkontribusi atas 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan angka ini cenderung terus meningkat setiap tahunnya sehingga pemerÂintah menilai perlu ada upaya lebih besar untuk mendorong pertumbuhan di luar Jawa. Jadi, ini trennya terus meningkat. Jadi, menurut kami harus ada upaya memperkuat ekonomi di luar Jawa
Kapan target untuk meramÂpungkan kajiannya?Kajian mudah-mudahan tahun ini selesai, termasuk estimasi pendanaannya sehingga pada 2018 sudah dimulai persiapan-persiapan untuk menyusun konÂsep pusat administrasi baru itu.Tahun 2018 hanya persiapan. Kalau kajian selesai pada 2017, pada 2018 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bakal menyiapkan semua detail engineering design-nya tapi mudah-mudahan kami juga bisa menemukan skema pendanaanÂnya. ***
