Berita

Muchtar Effendi Harahap

Hukum

Contoh Yusril, Para Profesor Penolak Pansus KPK Ditantang Berdebat Di Forum Resmi

SENIN, 10 JULI 2017 | 05:48 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kesediaan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pansus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (10/7) diapresiasi.

Para pakar hukum lainnya disarankan mengikuti langkah Yusril tersebut. [Baca: Yusril Siap Hadiri Undangan Pansus KPK Besok]

"Sikap YIM mau datang dan berdialog dengan Pansus Hak Angket KPK perlu dicontoh para profesor hukum anti-Pansus," jelas pengamat senior, Muchtar Effendi Harahap, sesaat lalu.


Dia mengingatkan ratusan guru besar yang sudah menyatakan menolak keberadaan Pansus untuk tidak cuma berkomentar atau mengkritik sepihak di media, khususnya di medsos.

Menurutnya, sebagai orang menyandang label profesor, para para guru besar tersebut harus memandang ini bukan cari kalah-menang, tapi demi obyektivitas dan kebenaran.

"Berdialog dan adu argumentasi di suatu forum terbuka dengan Pansus di DPR, sangat layak dan tepat dilakukan orang-orang yang melabel diri sebagai profesor," kata Ketua Dewan Pendiri Network for South East Asian Studies (NSEAS) ini.

Apalagi, mereka mendidik para mahasiswa untuk bertindak profesional dan negarawan.

"Bukan profesional hanya di medsos atau media massa. Ayo para profesor hukum, datanglah ke DPR untuk berdialog tentang KPK. Jangan takut, tokh juga para anggota Pansus masih di bawah level Profesor," tutup Muchtar Effendi Harahap dengan nada menyindir. [zul]

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya