Berita

Ilustrasi/net

Politik

Kornas: Tidak Ada Alasan Menolak Pemindahan Ibu Kota

JUMAT, 07 JULI 2017 | 13:52 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara sudah tepat karena Jakarta sudah terlalu padat dan minim lahan kosong.

"Kami rasa pemindahan ibu kota adalah hal yang tepat. Tidak ada alasan untuk menolak, sebab Jakarta sudah terlalu padat, apalagi bicara penduduk di Pulau Jawa hampir 150 juta jiwa" ujar Ketua Departemen Advokasi dan Hukum Komite Rakyat Nasional (Kornas), Moh. Jumri, dalam siaran persnya (Jumat, 7/7).

Lagipula, lanjut dia, bukan hanya Presiden Jokowi yang memiliki rencana tersebut jika melihat sejarah kepresidenan. Presiden pertama, Soekarno, juga sudah berencana memindahkan ibu kota. Begitu juga di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).


Dari sisi ekonomi dan pembangunan, pemindahan ibu kota negara akan menjadi salah satu jalan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan pembangunan dan pemerataan ekonomi adalah hal yang wajib hukumnya untuk dilakukan.

Jumri menambahkan, secara geografis Pulau Kalimantan cocok sebagai ibu kota, khususnya Kalimantan Tengah. Warga dari Sumatera, Sulawesi dan wilayah timur tidak terlalu jauh untuk menjangkau ibu kota negara bila pemindahan diarahkan ke Pulau Kalimantan.

"Alasan apapun tidak dapat diterima bila ada yang menolak. Jika ada menolak, berarti orang tersebut tidak menginginkan pemerataan ekonomi dan pembangunan, singkatnya tidak memahami esensi Pancasila," tutupnya. [ald]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya