Berita

Ilustrasi/net

Politik

Kornas: Tidak Ada Alasan Menolak Pemindahan Ibu Kota

JUMAT, 07 JULI 2017 | 13:52 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara sudah tepat karena Jakarta sudah terlalu padat dan minim lahan kosong.

"Kami rasa pemindahan ibu kota adalah hal yang tepat. Tidak ada alasan untuk menolak, sebab Jakarta sudah terlalu padat, apalagi bicara penduduk di Pulau Jawa hampir 150 juta jiwa" ujar Ketua Departemen Advokasi dan Hukum Komite Rakyat Nasional (Kornas), Moh. Jumri, dalam siaran persnya (Jumat, 7/7).

Lagipula, lanjut dia, bukan hanya Presiden Jokowi yang memiliki rencana tersebut jika melihat sejarah kepresidenan. Presiden pertama, Soekarno, juga sudah berencana memindahkan ibu kota. Begitu juga di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).


Dari sisi ekonomi dan pembangunan, pemindahan ibu kota negara akan menjadi salah satu jalan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan pembangunan dan pemerataan ekonomi adalah hal yang wajib hukumnya untuk dilakukan.

Jumri menambahkan, secara geografis Pulau Kalimantan cocok sebagai ibu kota, khususnya Kalimantan Tengah. Warga dari Sumatera, Sulawesi dan wilayah timur tidak terlalu jauh untuk menjangkau ibu kota negara bila pemindahan diarahkan ke Pulau Kalimantan.

"Alasan apapun tidak dapat diterima bila ada yang menolak. Jika ada menolak, berarti orang tersebut tidak menginginkan pemerataan ekonomi dan pembangunan, singkatnya tidak memahami esensi Pancasila," tutupnya. [ald]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya