Berita

Foto: RMOL Jabar

Pertahanan

KSAD: Ekspedisi NKRI Bisa Jadi Rujukan Pembangunan Papua Selatan

JUMAT, 07 JULI 2017 | 11:22 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kepala Staf Angkatan Darat  (KSAD) Jenderal TNI Mulyono berharap hasil Ekspedisi NKRI Koridor Papua Bagian Selatan Tahun 2017 yang diikuti oleh 797 peserta menjadi rujukan pemerintah menentukan kebijakan pembangunan di Papua.

Hal itu dikatakannya usai upacara pembukaan yang dilakukan di Lapangan Hitam Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, (KBB), Jawa Barat, Jumat (7/7).

Seperti diberitakan RMOL Jabar, KSAD mengatakan, hasil penjelajahan dan penelitian kekayaan alam, budaya dan sumber daya manusia, bisa menjadi rujukan pemerintah menentukan kebijakan pembangunan di Papua selatan.


"Sesuai dengan tema ekspedisi ini, peduli masyarakat dan lestarikan alam Indonesia, maka ekspedisi ini harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pemerintah dan juga masyarakat Indonesia," tutur KSAD, usai upacara pembukaan, Jumat (7/7).

Kegiatan yang menyertakan unsur TNI, Polri, mahasiswa, akademisi, organisasi kepemudaan, perwakilan masyarakat, dan perwakilan institusi pemerintah maupun swasta ini bertujuan mengajak seluruh lapisan masyarakat menjadi pelopor dalam upaya menjaga keutuhan NKRI.

Nantinya, para peserta akan dibagi menjadi dua Korwil yakni Korwil Merauke dan Korwil Boven Digoel. Dengan luas medan dan kontur wilayah Papua, para peserta diberi pendidikan termasuk antisipasi menjaga berbagai persoalan yang kemungkinan dihadapi, seperti kendala bahasa dan kesehatan.

"Kegiatan ini mengajak seluruh lapisan masyarakat mengenal dan menjaga keanekaragaman hayati dan kekayaan Indonesia," jelasnya.

Dengan kegiatan ini, Ekspedisi NKRI sudah dilaksanakan sebanyak tujuh kali. Sebelumnya sudah ada ekspedisi Bukit Barisan 2011, ekspedisi Khatulistiwa 2012, eskpedisi Sulawesi 2013, Maluku dan Maluku Utara 2014, Nusa Tenggara dan Bali 2015, serta Papua Barat 2016. [ald]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya