Pergantian posisi Panglima TNI tinggal menunggu waktu. Sikap Jenderal Gatot Nurmantyo yang kerap berseberangan dengan pemerintah menjadi alasan posisi orang nomor satu di TNI perlu diisi oleh jenderal yang baru.
Demikian disampaikan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Adi Prayitno dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (6/7).
Adi menjelaskan pemerintah belakangan ini kerap dihadap dengan kelompok keagamaan tertentu efek Pilkada DKI Jakarta, namun pada saat bersamaan komentar dan sikap Gatot lebih membela kelompok tersebut.
"Gatot kerap mengumbar kemesraan dengan kelempok tertentu itu. Perbedaan sikap politik inilah yang menjadi sebab utama kursi Panglima TNI menjadi panas," kata Adi.
Motif pergantian lainnya, sebut Adi, tindakan Gatot selama ini syarat muatan dan misi politik terkait kepentingan Pilpres 2019. Gatot dilihat Adi, memupuk kedekatan dengan pemilih muslim untuk dijadikan bekal maju pada Pilpres mendatang.
"Dua alasan ini sudah lebih dari cukup untuk mengganti posisi panglima yang sepertinya sudah sering keluar batas kewenangannya sebagai Panglima TNI," kata Adi.
Manuver Gatot, dibaca Adi, membuat Gatot merasa di atas angin. Mesti tak berpartai, kedekatan dengan umat Islam dianggap sebagai modal awal untuk maju dalam pilpres nanti. Gatot percaya diri akan didukung oleh umat Islam.
Di lain hal Adi mencontohkan, Gatot terlihat agresif mengisi seminar kebangsaan yang diselenggarakan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, termasuk partai politik. Karenannya Adi curiga aktivitas ini dimanfaatkan Gatot untuk memoles citra untuk mendulang insentif elektoral pilpres.
"Tak mungkin aktif blusukan jika tak ada maksud nyapres. Tentu saja aktivitas ini berefek negatif kepada instansi TNI. Ingat, TNI tak bisa masuk atau melakukan politik praktis. Tapi, Gatot seolah memanfaatkan jabatannya untuk meraup dukungan politik," tukas Adi.
[ian]
