Komoditas beras menjadi atensi khusus pihak Mabes Polri yang memimpin Satuan Tugas Pangan. Apalagi, sirkulasi uang yang dari komoditas beras mencapai Rp 487 Triliun.
"Dari sembilan bahan pokok (sembako), uang yang beredar untuk beras ini hampir Rp 487 triliun. Jadi tertinggi dibanding yang lain," ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian usai rapat koordinasi dengan instansi terkait di Mabes Polri, Rabu (5/7).
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan akan memberikan keuntungan bagi petani terkait komoditas beras.
Amran juga mengupayakan harga beras bisa berkurang Rp 1.000 dari harga normal di pasar. Kebijakan itu diambil di luar dari petani.
"Petani harga yang menguntungkan enggak boleh turun. Itu sudah dijamin oleh pemerintah. Kami inginkan adalah disparitas yang tinggi ini dari Rp 7 ribu ke Rp 10 ribu. Jadi, petaninya untung, pedagangnya untung, konsumen tersenyum," paparnya.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Tjahja Widayanti menambahkan, pihaknya telah menyiapkan penguatan hukum melalui Persturan Kemendag (Permendag) Nomor 20. Untuk kewajiban bagi distributor, sub distributor dan agen untuk melakukan pendaftaran.
"Ini terutama untuk pelaku distribusi bahan pangan pokok kemudian sudah juga disiapkan Permendag Nomor 27 mengenai harga acuan. Kemudian, dari sisi penatalaksanaan kita berkoordinasi dengan para pengusaha dengan bulog," terangnya.
Selain itu, dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KKPU) juga telah melakukan penelitian harga pasar sejak tahun 2009. Wakil Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KKPU) Kurnia Sya'ranie menfungkapkan perbedaan harga setelah dibentuk Satgas pangan.
"Setiap hari besar pasti harga. Apa yang kami rasakan setelah ada Satgas pangan ini, hampir seluruh masyarakat memberikan nilai yang positif. Terutama ketika kami berkunjung ke beberapa daerah saya datang ke Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Jawa Timur dan beberapa daerah lain di Kalimantan," timpalnya.
Dalam rapat tersebut juga dihadiri, Ketua Satgas Pangan Irjen Setyo Wasisto dan Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae.
Serta segenap jajaran Kementerian Pertanian, KPPU, Kemendag, hingga reserse Ditrekrimsus dan Propam seluruh Indonesia.
[sam]
