Berita

Riyono

Bisnis

PKS Minta Pemerintah Realisitis Soal Swasembada Bawang Putih

RABU, 05 JULI 2017 | 10:45 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman tentang Indonesia akan swasembada bawang putih pada tahun 2019 mendatang.

Pasalnya, saat ini kebutuhan nasional bawang putih antara 480 ribu sampai 500 ribu ribu ton per tahun, sementara produksi kita hanya mampu memenuhi 10 - 20 persen atau sekitar 20 ribu ton.

Wakil Ketua Bidang Pekerja Petani dan Nelayan (BPPN) DPP PKS, Riyono, mengatakan, Indonesia pernah swasembada bawang putih pada kisaran tahun 1990-an dengan luas lahan 28.000 ha. Saat ini, berdasarkan data Kementan 2016, lahan bawang putih hanya 2.043 Ha dan untuk mencapai swasembada butuh lahan min 72 ribu Ha sampai 100 ribu Ha dengan kebutuhan benih 89.779 ton.


Melihat kondisi lahan dan volume impor yang luar biasa saat ini, Riyono meminta pemerintah harus realisitis dan kerja keras untuk wujudkan swasembada bawang putih.

"Mari kita lihat dan petakan dengan benar keterpaduan semua stakeholder untuk wujudkan swasembada, mampukah mencetak lahan dari 2.043 ha menjadi 100.000 ha dalam 2 tahun? Mampukah sediakan benih sebanyak itu? Jangan sampai seperti benih tebu nasional yang sekarang tidak mampu produksi karena matinya pusat pembenihan tebu nasional," jelas Riyono dalam keterangan persnya pagi ini.

Riyono menjelaskan, saat ini pusat produksi bawang putih tersebar di enam propinsi besar dengan kapasitas produksi antara 2.000 sampai dengan seratus ribu ton. Data Kementan 2016 menyebutkan  data produksi nasional diantaranya NTB 110.009 ton, Jateng 68.191 ton, Jabar 15.478 ton, Jatim 7.779 ton, Sumbar 5.898 ton dan NTT 2.723 ton.

"Gagasan Menteri Pertanian mencetak 60.000 ha lahan yang akan dipusatkan di Jateng, Sumbar, Sulsel dan NTT masih kurang. Harusnya Jabar dan Jatim juga harus dilibatkan untuk mempercepat peningkatan produksi," pungkas Riyono. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya