Resmi, Izin Operasi Freeport Diperpanjang Satu Kali Sepuluh Tahun

Pemerintah menyetujui perpanjangan izin operasi dan pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Mimika Papua.

Demikian disampaikan Deputi Bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno usai rapat dengan menteri-menteri tekait di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (4/7).

"Operasi Freeport diperpanjang satu kali sepuluh tahun. Selanjutnya mesti dievaluasi terlebih dahulu sebelum operasinya diperpanjang di sepuluh tahun kedua," kata Fajar.

Dengan kesepakatan perpanjangan tersebut, operasi perusahaan yang berafiliasi dengan Freeport-McMoran itu bakal berakhir pada tahun 2041.

"Saat ini, masa operasi Freeport yang telah diperpanjang dua kali sejak 1967 akan berakhir pada 2021 mendatang," kata Fajar.

Menurut Fajar sejauh ini sudah ada dua dari empat hal yang disepakati oleh menteri ESDM dengan perusahaan tambang tembaga, emas dan peras asal Amerika Serikat (AS) itu. Dua hal itu adalah perpanjangan operasi Freeport dan juga pembangunan smelter.

"Kalau yang dua sudah disepakati oleh Pak Menteri ESDM, mengenai perpanjangan dan smelter yang wajib," kata Fajar.

Sementara dua hal lainnya yakni divestasi saham dan stabilitas investasi masih akan dibahas lebih lanjut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menerangkan, sesuai dengan peraturan, perpanjangan operasi perusahaan Freeport bisa dilakukan maksimal dua kali sepuluh tahun.[san]