Perangi Pencucian Uang, Pemerintah Gabung FATF

Upaya pemerintah ingin bergabung dengan Financial Action Task Force (FATF), forum negara-negara yang memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, mendapatkan respons positif. Organisasi internasional tersebut tengah memproses keanggotaan Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, untuk menjadi anggota FATF tidak mudah. Harus mendapatkan dukungan dari semua negara yang ber­gabung dalam forum tersebut.

"Berkat melakukan pendekatan secara intensif beberapa bulan terakhir, oleh saya sendiri, Menteri Luar Negeri, ke­pada para Dubes (Duta Besar), dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Indonesia mendapatkan dukungan untuk men­jadi member FATF. Ini adalah suatu berita luar biasa penting dan baik," ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan, ada tiga negara yang pertama mendu­kung Indonesia menjadi anggota FATF, yakni China, Jerman, dan Australia. Kemudian diikuti sejumlah negara lain. Hasilnya, dalam sidang Pleno FATF yang digelar 23 Juni 2017 di Valen­cia, Spanyol, mayoritas pe­serta sidang, memutuskan untuk segera memproses keanggotaan Indonesia dalam FATF.

"Untuk bergabung menjadi anggota FATF umumnya mem­butuhkan waktu 2 sampai 4 tahun. Makanya proses ini harus dikawal," ungkapnya.

Utang Membengkak

Selain melawan praktik pe­cucian uang, Ani-panggilan akrab Sri Mulyani mengata­kan, pihaknya akan berupaya keras menggejot pajak. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan utang pemerintah yang terus mengalami peningkatan.

"Kami terus jaga secara hati-hati. Saya, Menteri Keuangan yang sangat inginkan supaya pendanaan pembangunan, kalau kami ingin kurangi utang maka penerimaan pajak harus dinaik­kan," katanya.

Untuk diketahui, hingga akhir Mei 2017, total utang pemerin­tah pusat tercatat mencapai Rp 3.672,33 triliun. Dalam sebulan, utang ini naik Rp 4,92 triliun dibandingkan jumlah di April 2017 yang sebesar Rp 3.667,41 triliun.

Ani menuturkan, ada beberapa langkah yang akan dilakukan­nya. Antara lain, melakukan reformasi sistem perpajakan dan memantau potensi penerimaan dari berbagai aktivitas perekonomian. Kemudian, pemerintah menerapkan pengaloka­sian belanja secara baik dan hati-hati.

"Entah dari jenis belanjanya maupun dari efisiensi belanjanya yang perlu diperhatikan, den­gan adanya keseimbangan di penerimaan lalu strategi be­lanja kita harapkan defisit akan terus menerus bisa ditekan," ungkapnya.

Ani mengatakan, ada belanja yang tidak akan diotak-atik dan diutamakan pemerintah yaitu belanja di sektor pendidikan dan kesehatan. Dua sektor ini tidak bisa lagi ditunda karena me­nyangkut masa depan bangsa.

Dia memastikan rasio utang pemerintah pusat masih terbilang terkendali. Sebab, se­cara nasional masih 30 persen di bawah Produk Domestik Bruto (PDB). Begitu juga den­gan defisit anggarannya yang dibatasi maksimal sebesar 3 persen. Jika dibandingkan den­gan negara berkembang seperti India, Brasil, Meksiko, dan Argentina, Indonesia merupa­kan negara yang masih relatif terjaga utangnya.

Selain soal utang, lanjut Ani, pekerjaan rumah yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat melakukan pem­bahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. ***