Berita

Edison Sianturi/Net

Wawancara

WAWANCARA

Edison Sianturi: Pendatang Baru Yang Langgar Aturan Akan Kami Jemput, Kami Pulangkan Ke Daerahnya

SELASA, 04 JULI 2017 | 09:03 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

DKI Jakarta akan kembali di­hadapi masalah klasik pasca Lebaran yakni; terkait ledakan jumlah pendatang baru ke ibu kota. Dalam waktu dekat ini Dinas Dukcapil DKIJakarta segera menerjunkan petugasnya untuk mendata para pendatang baru, setelah itu diikuti operasi bina kependudukan (Biduk). Berikut penuturan Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Edison Sianturi.

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta mencatat ada 4,2 juta lebih penduduk datang ke Jakarta, apakah itu termasuk data pendatang baru semen­tara ini?
Bukan, itu hanya data arus balik Lebaran. Yang sudah balik sekarang itu sekitar 4,2 juta. Yang belum balik ke Jakarta ada sekitar 2,2 juta. Jadi itu jangan dipegang sebagai data pendatang baru. Apalagi data itu data secara umum, belum data faktual di lapangan. Jadi nanti tunggu hasil pendataan di lapangan. Setelah terdata di lapangan itu baru data faktual pendatang baru di DKI Jakarta.

Kira-kira berapa peningka­tannya?

Kira-kira berapa peningka­tannya?
Saat ini belum bisa diperkira­kan. Jumlah pendatang baru sebenarnya baru bisa diperkira­kan pada H+11 pasca Hari Raya Idul Fitri. Karena saat itu arus balik sudah tuntas. Hanya saja kalau dilihat dari tahun- tahun sebelumnya, jumlah pendatang baru paling masih ada di angka 60 ribuan. Soalnya dalam lima tahun terakhir, rata-rata penda­tang baru yang terdata itu ada sekitar 62.500 orang.

Lantas kapan Anda akan mulai melakukan pendataan?
Kami akan segera menyebar­kan formulir ke RT/RW. Nanti dua orang petugas Dukcapil dari kelurahan akan ditugaskan untuk mendata di RT-RW, dan akan menyebarkan formulirnya. Dari situ, berapa pendatang baru di masing - masing kan ketahuan. Itu lah yang menjadi fakta, dan kami akan umumkan datanya setelah H+14.

Pendataannya tidak melalui operasi bina kependudukan (biduk)?
Biduk itu nanti h+24, setelah kami melakukan pendataan mela­lui RT - RW. Dalam operasi ini, orang - orang yang belum me­laporkan diri kepada RT-RW dan kelurahan, akan ingatkan. Akan kami sosialisasikan agar mereka melaporkan ke RT dan RW kalau mereka mau aman, nyaman dan tertib di DKI Jakarta. Nanti kami akan minta RT dan RW-nya me­mantau terus.

Daerah mana yang jadi tar­get operasi biduk?
Kawasan yang biasanya menja­di "kantong-kantong" pendatang baru, seperti di sekitar industri, tempat hiburan, perdagangan dan perniagaan seperti pelabu­han. Kami akan lakukan operasi di perkampungan dan peruma­han elite di sekitar kawasan itu. Karena basanya justru warga di perkampungan yang rajin lapor.

Selama ini pendatang kan banyak yang akhirnya tinggal di daerah - daerah kumuh. Apa yang Dinas Dukcapil DKI lakukan terkait hal ini?
Pemerintah daerah sudah te­gas, seluruh pendatang baru atau penduduk DKI Jakarta harus berdomisili di tempat tertata yang ada RT/RW. Tapi kalau mereka bermukim di sembarang tempat di jalur hijau, di rel kereta api, di pinggir kali, dan tempat terlarang, secara tegas pemerin­tah DKI Jakarta akan menjemput mereka dan menertibkan mereka dan mereka akan ditampung di panti sosial.

Warga bermasalah yang ditampung di panti sosial, biasanya hanya akan kem­bali lagi ke tempat tersebut. Bagaimana caranya untuk mengatasi hal ini?
Untuk mengantisipasi hal ini, Pemprov DKI telah bekerja sa­ma dengan 10 provinsi yang ada di Indonesia, seperti Bali, NTB, NTT, dan Lampung. Warga yang melanggar aturan akan dipulang­kan dengan alasan menelantar­kan diri di Jakarta. Kami akan kontak dinas sosial daerah, akan koordinasikan supaya mereka bisa dipulangkan dan disampai­kan ke keluarganya.

Banyak warga pendatang yang kemudian terlantar di Jakarta. Ada imbauan buat mereka?
Jakarta adalah kota terbuka. Silakan datang, tapi sesuaikan kedatangan anda dengan ket­erampilan yang dibutuhkan di Jakarta. Sebelum berangkat, pikirkan juga tempat untuk ber­mukim biar jangan sampai ting­gal di daerah terlarang, seperti di pinggiran sungai, pinggiran rel, taman kota, jalur-jalur hijau dan sebagainya. ***

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya