Walhi: Lucu Kalau PT KJJ Belum Tuntaskan Amdal Saat Buka Lahan

Pemakaian lahan hutan harus disertai dengan kajian terhadap dampak lingkungan dan dampak sosial, termasuk harus kelengkapan perizinan.

Begitu kata aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Wahyu menanggapi proyek PT Kartika Jemaja Jaya yang ingin mengelola 3.605 hektare lahan di Pulau Jemaja menjadi perkebunan karet di Pulau Jemaja, Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau.

Kata Wahyu, perubahan fungsi hutan di Kabupaten Anambas akan lucu jika berjalan tanpa ada analisa dampak lingkungan atau Amdal.

"Jika konteksnya kawasan hutan, maka semua usaha di atas kawasan hutan harus ada pelepasan hutan dan ada Amdal terlebih dahulu," jelas saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (2/7).

Menurutnya, kajian Amdal ini tidak selalu berbicara mengenai dampak ekosistem atau perubahan bentang alam. Tetapi dalam kajian Amdal yang terpenting adalah kehidupan masyarakat setempat tidak terganggu.

"Kalau kasus (Anambas) itu perlu dikaji ulang masalah kehidupan masyarakat yang sebelumnya mereka hidup dan semua kebutuhannya dari hutan, apakah kemudian akan terganggu jika hutan itu hilang?" tanyanya.

Selain itu, Wahyu sangsi bahwa PT Kartika Jemaja Jaya telah mendapat izin lokasi atau ada surat hak guna usaha (HGU) lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Itu perlu dipastikan izinnya seperti apa, karena kalau itu hutan maka harus ada pelepasan lahan atau jika itu lahan rakyat ya harus dibeli. Tetapi yang pasti itu sangat lucu perusahaan dapat beroperasi mengubah hutan menjadi kebun karet tanpa ada Amdal," pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Anambas Abdul Haris telah meminta Presiden Jokowi untuk meninjau kembali dan mencabut izin pembukaan lahan perkebunan karet  yang dilakukan PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) di Pulau Jemaja. Alasannya, karena dinilai uji lingkungan atau Amdal masih belum tuntas. [ian]